Kebijakan yang berkualitas membutuhkan sebuah riset berbasis bukti sehingga kebijakan berkualitas dan pro publik dalam bentuk pelayanan masyarakat. Termasuk pada kebijakan emergency call 112 Kota Probolinggo yang tertuang pada Peraturan Walikota Nomor 175 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 155 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Layanan Nomor Tanggal Panggilan Darurat 112 Kota Probolinggo. Kebijakan ini memiliki urgensi untuk di kaji sebagai kebijakan berkualitas berbasis data. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui urgensi analisis berbasis bukti terkait indeks kualitas kebijakan Emergency Call 112 Kota Probolinggo. Riset ini merupakan penelitian kualitatif dengan menerapkan pendekatan deskriptif. Sumber data dihimpun dari narasumber dan pengamatan langsung disertai dokumen seperti buku, jurnal ilmiah, artikel ilmiah dan populer sebagai referensi pendukung. Analisis kebijakan berbasis bukti berbagai teknik dan metode guna menghasilkan data dan informasi yang berkaitan dengan kebijakan. Urgensi Analisis kebijakan berbasis bukti menjadi dasar pentingnya pelaksanaan analisis. Alasannya kebijakan berbasis bukti dapat dijadikan sebagai bahan dalam Indeks Kualitas Kebijakan. Tidak hanya sebagai penunjuk kualitas kebijakan, akan tetapi dapat membantu dalam menentukan keputusan di masa yang akan datang disertai bukti, data, dan informasi yang dibutuhkan. Lima hal kajian meliputi penilaian program, pengembangan program, pelaksanaan pengawasan, hasil pemantauan, dan evaluasi yang ditargetkan. Kelima hal ini seluruhnya membutuhkan bukti dalam pelayanan Emergency Call 112 Kota Probolinggo.

Pasar Tradisional adalah salah satu sarana perdagangan yang sangat penting bagi masyarakat, akan tetapi dalam perkembangannya. Namun banyaknya masalah seperti tempat yang kumuh, kotor dan tidak tertata rapi  menjadi permasalahan yang hingga saat ini belum bisa diatasi sepenuhnya. Permasalahan lain dapat dilihat dari pembangunan atau revitalisasi serta pengelolaan Pasar Tradisional yang buruk. Maka dari itu pemerintah mencoba menghilangkan stigma tersebut dengan mengubah Pasar Tradisional menjadi Pasar Rakyat. Hal itu dilanjutkan dengan Menteri  Perdagangan dan Industri yang mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan yang mana dalam peraturan tersebut salah satunya mengatur tentang pembangunan atau revitalisasi Pasar Rakyat sesuai standar yang telah ditentukan. Maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan analisis terkait seberapa baik implementasi Pasar Rakyat ini khususnya di Pasar Rakyat Krucil. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan teori implementasi kebijakan dari Van Metter dan Horn dengan indikator yang meliputi ukuran dan tujuan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, sikap/kecenderungan pelaksana, komunikasi antar organisasi serta kondisi lingkungan ekonomi, sosial dan politik. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa keenam indikator yang telah disebutkan berjalan dengan baik serta sesuai dengan apa yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pemerintah memberikan intervensi terhadap suatu kebijakan terutama pada sektor pelayanan publik. Intervensi pemerintah salah satunya dapat diwujudkan dari sikap kepemimpinan dalam menyelenggarakan pelayanan kegawatdaruratan. Pelayanan publik dengan penanganan kegawatdaruratan dibutuhkan oleh masyarakat. Seperti di Kota Probolinggo terdapat panggilan 112 Kota Probolinggo. Bahkan pelayanan ini tertuang pada kebijakan panggilan kegawatdaruratan dengan NTPD 112 Kota Probolinggo. Sehingga penulis melakukan riset mendalam guna mengetahui dan menganalisa pengaruh kepemimpinan transaksional terhadap kualitas pelayanan panggilan 112 di Kota Probolinggo serta diperkuat dengan kualitas kebijakan penanganan kegawatdaruratan di Kota Probolinggo. Riset ini menerapkan riset kuantitatif dengan orientasinya variabel teoritis melalui pengolahan angka yang ditindaklanjuti dengan analisa. Penghimpunan data dengan kuesioner, wawancara, pengamatan langsung, dan dokumentasi lain. Riset ini menunjukkan kepemimpinan transaksional memberikan pengaruh secara langsung, nilai positif dan signifikan pada kualitas pelayanan panggilan 112 di Kota Probolinggo. Ditambah dengan kualitas kebijakan mampu memoderasi kepemimpinan transaksional terhadap kualitas pelayanan panggilan 112 Kota Probolinggo. Kata kunci: kebijakan; kegawatdaruratan; kepemimpinan; Pelayanan; 112