No abstract

<h1>The purpose of this study is to assess the legal provisions of the children under Law No. 23 of 2002 and to explain the consequences of the child's adoption law. In addition, to know the legal protection of adopted children under the Child Protection Act is reviewed from Islamic Law Preformance law Practice in Indonesia. To examine the matter, a descriptive study was conducted with a normative juridical approach that was conducted only on the written rules. The collection of data is derived from the literature research and supported field research studies on the appointment of Court and Civil registry office. Primary data collection tools are informant with the interview guidelines whereas data analysis is done with a qualitative approach using the logical and inductive thinking logic in the field of law. In the content of this article shows that, firstly, the consequences of child adoption generally arise with the appointment of a court by not deciding the adoption of adopted children with their biological parents, which switching is the right of custody. In the case of inheritance, the appointment of children based on the determination of the Court of Justice is entitled to the inheritance of his adoptive parents based on wills. Thirdly, with the determination of the adoption of children from the courts, the consequence is the protection of adopted children can be assured of the custody of the law and the inheritance of its adoptive parents.</h1><h1> </h1>

Pada prinsipnya konsep dasar perdagangan bebas merupakan penghilangan hambatan-hambatan dalam  proses perdagangan internasional, namun yang menjadi isu hukum dalam kajian ini adalah bahwa suatu perdagangan bebas dalam skala sistem multilateral World Trade Organization  disingkat dengan WTO sedikit terkendala dan tidak berjalan dengan baik sesuai dengan harapan, sehingga mulailah suatu negara itu membentuk blok perdagangan secara regional misalnya ASEAN, AFTA, termasuk  ACFTA yang bertujuan mendapatkan keuntungan secara langsung dan meningkatkan kemajuan pertumbuhan ekonomi dalam skala regional dengan lebih berkembang serta meningkatkan kemajuan. Metode yang digunakan dalam tulisan ini berawal  dari hasil penelitian adalah menggunakan metode penelitian yuridis normative dan kajian yang dianalisis ini berawal sejak 1 Januari 2010, negara  China dipastikan telah bergabung dalam kesepakatan Asean China Free Trade Agreement (ACFTA), pada Framework Agreement on comprehensive Economic Co-opration Between The Association of South East Asian Nation and The People’s Republic of China  (Asean-China) dan telah  ditandatangani Presiden Republik Indonesia waktu itu Megawati di Phnom Penh, Kamboja pada tanggal 4 Novenber 2002, serta telah diratifikasi  melalui Keputusan Presiden No.48 Tahun 2004, dengan Undang-Undang No. 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Oleh karena itu, dasar hukum berlakunya kesepakatan perdagangan regional dalam ketentuan World Trade Organization  atau WTO diperbolehkan dalam pasal 24 GATT, dengan beberapa kebijakan yang dilakukan  pemerintah untuk melindungi industri dalam negeri terhadap  dampak negatif dari pelaksanaan perdagangan bebas regional, sesuai dengan prinsip transparansi, kejujuran dan harus ditetapkan dalam satu kaidah

This study aims to find out the problems that often occur for the Committee for State Receivable Affairs (PUPN) in carrying out their duties assisted by the Directorate General of State Assets (DJKN). DJKN carries out collection of receivables based on Minister of Finance Regulation (PMK) Number 240 of 2016 concerning the management of state receivables. DJKN is entrusted with the authority by PUPN to collect uncollectible state receivables. Collection of state receivables by DJKN in order to collect state rights and return them to the state. This study uses normative legal research that is descriptive analytical based on a case approach which is then analyzed qualitatively. The results of the study indicate that in essence there is a need for transparency of procedures from DJKN in collecting state receivables. DJKN delegates this authority to the State Assets and Auction Service Office (KPKNL) as the executor of the management of state receivables in accordance with PMK Number 240 of 2016, in the management of receivables, it is necessary to analyze the aspects of civil law

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan  Yang Maha Esa, Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahwa salah satu tujuan dari suatu perkawinan adalah mempunyai keturunan (anak) yang dilahirkan dari seorang istri. Persolan yang timbul tentang kedudukan anak yang ibunya hamil duluan baru menikah. Berdasarkan Pasal 55 Ayat (1), Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan. Bahwa bukti seorang anak yang sah hanya bisa dibuktikan dengan akta kelahiran yang berhubungan dengan ayah dari pada anak. Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilaksanakan di Kelurahan Kwala Bekala Kecamatan Medan Johor Kota Medan. Mitra dalam kegiatan ini adalah ibu-ibu Persatuan Wirit Batak Islam (PWBI),yang dilaksanakan oleh Dosen / staf pengajar serta melibatkan mahasiswa/i Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah. Pelaksanaan kegiatan ini berupa sosialisasi, tentang Pasal 55 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diskusi interaktif dan konsultasi hukum, yang diharapkan dapat menambah wawasan tentang hukum.