The decision support system (DSS) for employee performance appraisal is a decision support system used in the employee performance appraisal process at PT. Surya Toto Tbk. Currently, the employee performance appraisal process still done manually (paper-based) so that the reports produced were not real-time. From the existing problems, this research aimed to analyze and design a decision support system according to the existing criteria using the Simple Additive Weighting (SAW) method to be able to develop into a Web-based DSS. The method used began with communication with management, especially the perpetrators of employee performance appraisals. Furthermore, planning, the process of data collection, analysis, design, and finally making reports carried out. The conclusion of this study provided a suggestion to use the criteria that had given two more criteria. By giving weights and calculations carried out for three employees, the value obtained for employee C got the highest score (0.98) followed by employee B, and the lowest score (0.85) was employee A.

PT. Surya Toto Indonesia is a large company in Banten Province. This company is located on Jl. MH. Thamrin km. 7, Tangerang Banten. Until now, the number of employees is around 1.200 employees. With a large number of employees, a proper performance appraisal decision support system is needed so that the work results of employees can be clearly and well defined. Until now, the process for performance appraisal is still using paper or also called manual which causes the process to take a bit longer and reports cannot be enjoyed in real time. From the existing problems, a web-based decision support system is needed which will be able to facilitate all parties related to the performance appraisal process. The method used begins with communication with the parties involved. Furthermore, planning, the process of data collection, analysis, planning, and finally reporting is carried out. The conclusion from this suggests that using the existing criteria provides two more criteria. By giving weights and calculations performed on three employees, the score obtained for employee C got the highest score (0.92) followed by employee B, and the lowest score (0.84) was employee A.

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai hukum dasar merupakan satu-satunya acuan bagi pemerintah dan masyarakat sebagai landasan gerak kehidupan. Pengabaian terhadap ketentuan dan aturan Konstitusi khususnya bagi pemerintah akan berimplikasi munculnya gugatan pelanggaran hukum paling serius yang menyebabkan pemakzulan. Oleh karena itu, tidak boleh ada satupun dari janji konstitusi yang dapat dilanggar pemerintah apalagi hal tersebut terkait dengan kewajiban penegakan hukum dalam kerangka negara hukum dan prinsip hak asasi manusia (HAM) yang salah satunya adalah tentang hak untuk tidak diperlakukan diskriminatif yang secara jelas dinyatakan tegas dalam Konstitusi RI. Sejak pemerintahan orde baru yang didalamnya banyak terjadi peristiwa pelanggaran berat HAM, berakhir, tidak satupun pemerintahan sesudahnya menjalankan kewajiban dan prinsip tersebut secara benar dan patut. Akibatnya tidak hanya Konstitusi yang dilanggar, akan tetapi berbagai persoalan masa lalu menggumpal menyumpal lancarnya gerak bangsa ini menuju masa depan.

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan telah merubah kurikulum sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk mengembangkan kualitas pendidikan di negeri Indonesia ini. Kurikulum 2013 yang hadir saat ini menggunakan pendekatan saintifik guna memberikan keluasan kepada siswa dalam proses pembelajaran, karena siswa tidak harus mendapatkan informasi hanya dari guru. Penelitian ini melahirkan beberapa pengalaman belajar baik bagi guru maupun siswa serta pertukaran ide terkait kurikulum 2013 dan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Tujuan dari penulisan ini adalah: (1) untuk menjelaskan konsep pembelajaran kurikulum 2013 dan KTSP. (2) Untuk memaparkan jawaban dari hasil penelitian tentang pelaksanaan kurikulum 2013 pada lembaga pendidikan SLTA di lingkungan Pondok Pesantren Nurul Jadid. Di dapat kesimpulan dari hasil penelitian bahwa berdasarkan observasi dan wawancara, peneliti menemukan jawaban bahwasanya pondok pesantern Nurul Jadid khususnya lembaga pendidikan SLTA telah menerapkan kurikulum 2013 dengan baik. Pihak sekolah dan guru berupaya untuk keberhasilan kurikulum 2013 tersebut. Dalam kegiatan belajar mengajar di kelas guru sudah menggunakan pendekatan saintifik. Dimana dalam kegiatan tersebut yang berperan aktif adalah siswa bukan guru. Tetapi masih ada beberapa mata pelajaran yang tidak menggunakan pendekatan saintifik, dikarenakan sulitnya mata pelajaran tersebut jika menggunakan pendekatan saintifik.

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai hukum dasar merupakan satu-satunya acuan bagi pemerintah dan masyarakat sebagai landasan gerak kehidupan. Pengabaian terhadap ketentuan dan aturan Konstitusi khususnya bagi pemerintah akan berimplikasi munculnya gugatan pelanggaran hukum paling serius yang menyebabkan pemakzulan. Oleh karena itu, tidak boleh ada satupun dari janji konstitusi yang dapat dilanggar pemerintah apalagi hal tersebut terkait dengan kewajiban penegakan hukum dalam kerangka negara hukum dan prinsip hak asasi manusia (HAM) yang salah satunya adalah tentang hak untuk tidak diperlakukan diskriminatif yang secara jelas dinyatakan tegas dalam Konstitusi RI. Sejak pemerintahan orde baru yang didalamnya banyak terjadi peristiwa pelanggaran berat HAM, berakhir, tidak satupun pemerintahan sesudahnya menjalankan kewajiban dan prinsip tersebut secara benar dan patut. Akibatnya tidak hanya Konstitusi yang dilanggar, akan tetapi berbagai persoalan masa lalu menggumpal menyumpal lancarnya gerak bangsa ini menuju masa depan.