Every crime has a negative effect especially corruption. The efforts to eradicate corruption in Indonesia, including the establishment of the Corruption Eradication Commission (KPK) in 2002 that has revealed many corruption problems, has not helped to improve Indonesia's ranking in International Transparency. Another way in dealing the corruption is by applying formal anticorruption education in the education side, which has several advantages such as low-budget needs and systematic and sustainable programs. Anti-corruption education is formally an important education that can no longer be postponed. The importance of characteristics growth, in this case, the values of anticorruption education efforts, are the synergies between the utilization of information and knowledge.

Pembaharuan sistem kebijakan Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik dapat secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kecerdasan, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Tujuan pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan Seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali, Kurikulum pendidikan tinggi saat ini berbasis kompetensi yang mengacu pada kualifikasi akademik. Alasan dilakukannya pembaharuan sistem kebijakan pendidikan tinggi adalah karena kualitas lulusan pendidikan tinggi yang belum mampu menjawab kebutuhan dan daya saing global. Serta  ketimpangan antara profil lulusan pendidikan tinggi dengan standar kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan pasar kerja.Kata kunci : pembaharuan, kebijakan, pendidikan

The village chief election is a form of village autonomy in the political aspect which aims to choose a prospecting leader od the village. It is a form of democracy in the village level. This is because the society is directly involved in it. The problem which arise regarding the Village Chief Election in Indonesia is the deviation of campaign activities which is against the regulation. Some deviations found by the researcher include incitement from the supporters to the society. This incitement is done by insulting other prospecting village head or negative campaign which may disturb the village head election system. Based on the Constitution No. 6 year 2014 Article 36 paragraph 3, “Prospecting Village Chiefs may undergo campaign based on the condition of the village society and the provisions of the constitutional regulations”. Yet, the reality is sometimes not according to the regulations

Hukum secara umum di definisikan sebagai kumpulan peraturan-peraturan, kaidah, norma, nilai-nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat yang bersifat mengikat dan memaksa. Tujuan hukum sendiri ialah memberikan kepastian dan perlindungan hukum guna menjamin kesejahteraan dan ketentraman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dilihat dari bentuknya, hukum terdiri dari hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tertulis misalnya hukum pidana dan hukum perdata. Sedangkan hukum tidak tertulis meliputi hukum adat, yaitu hukum yang timbul dari kebiasaan-kebiasaan yang terdapat dalam lingkungan bermasyarakat. Hukum di Indonesia mengatur bagaimana seseorang dapat dikatakan cakap secara hukum agar dapat beracara di pengadilan. Salah satu syarat seseorang dapat dikatakan cakap hukum ialah sehat secara jasmani maupun rohani. Ketika sesesorang mengalami gangguan kejiwaan maka orang tersebut dikatakan tidak cakap hukum atau tidak memenuhi syarat untuk beracara di pengadilan. Hal ini dikarenakan seseorang dengan gangguan kejiwaan cenderung tidak bisa membedakan perbuatan yang baik dan buruk serta perbuatan manakah yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Ketika seseorang sehat jasmani maupun rohani berbuat sesuatu yang dianggap melanggar hukum maka ia dijatuhkan hukuman sesuai dengan apa yang ia perbuat. Namun hal ini tidak berlaku untuk mereka yang kesehatan mentalnya terganggu. Jika seseorang diduga mempunyai gangguan kejiwaan maka sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 44 ayat 1 terdapat pembebasan pidana. Pembebasan pidana dalam hal ini karena pelaku dengan gangguan kejiwaan tidak bisa bertanggungjawab terhadap perbuatannya. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sendiri menerangkan bahwa tiada dapat dipidana seseorang yang mengerjakan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal. Selain itu ilmu forensik berperang penting dalam penyelesaian kasus ini.

Dunia dikejutkan dengan wabah virus corona (Covid-19) yang menginfeksi hampir seluruh negara. bermula dan terdeteksi di Wuhan China. mulai tersebar keberbagai penjuru dunia. Indonesia adalah negara pengirim pekerja migran. Sehingga pada masa pandemic covid 19 Indonesia harus memperhatikan jaminan atas kesehatan bagi pekerja migran di luar negeri. Penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal atau yuridis normatif menganalisis aturan serta bentuk perlindungan hukum atas jaminan kesehatan bagi pekerja migran Indonesia di Hongkong pada masa pandemic covid 19. hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Employment Ordinance (Cap. 57)  merupakan  Undang-undang yang mengatur ketentuan-ketentuan umum berkaitan dengan perlindungan pekerja dan pemberi kerja yang menjadi salah satu  pedoman di masa pandemi covid 19. Aturan tersebut merupakan kebijakan pemerintah Hongkong terhadap kontribusi pekerja migran. Kebijakan pemerintah Hongkong di Masa pandemi covid 19 PMI dtidak boleh bekerja diluar batas, upaya jaminan kesehatan bagi PMI di Hongkong melalui vaksinasi. Pelaksanaan vaksinasi di monitoring kementrian ketenagakerjaan kementrian kesehatan dan KBRI. Sistem kesehatan masa pandemic covid 19 di Hongkong sama dengan sistem layanan kesehatan Inggris. pelayanan kesehatan dikoordinasikan melalui biro makanan dan kesehatan. layanan kesehatan holistic ini dapat diakses semua pihak di Hongkong, Pekerja migran dalam kasus darurat yang mengancam nyawa di masa pandemic covid 19 dapat mengakses layanan  tanpa diskriminasi. Layanan kesehatan terdiri dari layanan dengan skema CSSA yang meliputi 90% rumah sakit dan 29% layanan medis non rawat rumah sakit. Serta layanan bersubsidi dari HKSAR. PMI di tetapkan sebagai salah satu penerima vaksin covid 19 oleh pemerintah Hongkong. PMI dianjurkan konsultasi ke dokter terlebih dahulu untuk mendaftarkan diri untuk mengikuti vaksinasi. Vaksinasi yang dapat di lakukan di pusat vaksinasi atau di beberapa klinik rawat jalan. Hongkong tersedia vaksin coronavac buatan sinovac biotech limited dan vaksin comirnaty yang di kembangkkan yang di kembangkan oleh Foshun parma yang berkolaborasi dengan Biontech.  Perlindungan hukum bagi PMI di berikan oleh pemerintah HIKSAR dengan cara memberikan layanan rujukan dapat di akses melalui bahasa Indonesia. Sehingga PMI dapat memahami dengan jelas dan tidak terpengaruh isu simpang siur tentang pengaruh vaksinasi pada masa pandemi covid 19.