Artikel ini membahas permasalahan mengenai peran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dalam upaya menyelesaikan sengketa di luar pengadilan yang terjadi pada  lingkungan  hidup,  dan  penyelesaian  kesepakatan  ganti  kerugian  sebagai  akibat pencemaran.  metode  penelitian  menggunakan  analisis  yuridis  normatif,  artikel  ini menyimpulkan  peran  KLHK  yang  bertindak  sebagai  fasilitator  dan  mediator,  juga sebagai  pihak  yang  mewakili  negara  saat  terjadi  kerusakan  lingkungan  yang mengakibatkan  kerugian  negara.  Menteri  KLHK  juga  berperan  sebagai  verifikator. Lahirnya kesepakatan para pihak yang bersengketa dengan pilihan penyelesaian sengketa di  luar  pengadilan,  melalui  beberapa  tahapan,  diawali  dari  pengaduan,  atau  berasal  dari hasil  pengawasan,  selanjutnya  data  tersebut  di  telaah,  dari  hasil  telaah  tersebut  bila terdapat  indikasi  pencemaran  dan/atau  kerusakan  lingkungan  hidup,  maka  dilanjutkan dengan  memverifikasi  dan  klarifikasi  hasil  verifikasi,  bila  hasil  verifikasi  tersebut ditemukan  indikasi  kerugian  dilakukan  perhitungan  kerugian  negara  lingkungan  hidup. Suatu  kesepakatan  ganti  kerugian  akibat  dari  pencemaran  lahir  dari  perbuatan  melawan hukum  (PMH)  merupakan  titik  awal  dari  lahirnya  ganti  kerugian  dan  selanjutnya  PMH berkembang  menjadi  pertanggungjawaban  mutlak  (strict  liability),  pada  persengketaan lingkungan, Rejim  pengelolaan lingkungan  pada  UU  No.32  tahun  2009  tentang  UPPLH telah menganut asas strict liability, karena itu, tersangka pencemar tidak perlu dibuktikan kesalahannya,  cukup  dengan  adanya  suatu  potensi  yang  terjadi,  maka  dapat  melahirkan suatu gugatan.