Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pemenuhan pembayaran upah minimum sebgai pemenuhan hak tenaga kerja yang dijamin sebagai hak konstitusi sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Bahan penelitian bersumber dari data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Cara pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi dengan alat studi dokumen. Data dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya ketentuan mengenai pengupahan tenaga kerja merupakan upaya yang dilakukan oleh negara agar setiap tenaga kerja dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak dengan menggunakan ketentuan penetapan upah minimum, namun demikian masih ditemukan adanya pengusaha yang melakukan atau menerapkan pengupahan terhadap pekerjanya di bawah upah minimum yang telah ditetapkan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pelaku usaha (pengusaha) hendaknya dalam menjalankan kegiatan usaha miliknya haruslah memperhatikan pula kepentingan dari pekerjanya, dengan turut serta memperhatikan dan memenuhi hak-hak tenaga kerja, selain itu negara dalam hal ini dituntut untuk dapat melakukan penegakkan hukum ketenagakerjaan sehingga terwujud pemenuhan upah minimum sebagai bentuk pemenuhan hak konstitusional tenaga kerja.

<p>The nature of political party is accentuated their interest that causes the decrease of public confidence in the political party. It affects the election of local heads when the candidate supported by the political party in the election process. So that the presence of regulation that opens the opportunity for independent candidates in the election of local head, raises the hope to improve the government system. This research type is normative juridical research, and the data used for this research are some legislation, documents, and books relating the election of local head. The result of this research revealed that independent candidates that elected as local head face problems when they must be able to maintain a balance with the local parliament as a consequence of did not get support from political parties.</p><strong>Keywords:</strong> <em>Independent Candidate, Local Head Election</em>

<p><em>In conducting businessactivity, it is possible that a commanditaire</em><em> </em><em>vennootshcap (CV) has some debts to other parties, which is the debt is one of the requirements in the petition for bankruptcy statement. Based on this matter, it is interesting to examine the verdict of commercial court related to the declaration of bankruptcy decision experienced by CV as a non-legal entity. This research type is normative juridical research, and the data used for this research are some legislations, documents and books relating bankcruptcy law. The result of this research revealed that CV is a non-legal entity. Thus, it should not be a CV. Maju Jaya Bogor that is declared bankrupt in this case, but complementary ally (active) from CV Maju Jaya Bogor.</em><em></em></p>

No abstract

Dalam sebuah perjanjian baku, isi dari perjanjian tersebut hanya ditentukan oleh satu pihak saja, sehingga dimungkinkan adanya pencantuman klausula ekonerasi yang merugikan pihak yang lain dalam hal ini adalah konsumen. Sehingga diperlukan adanya regulasi dan pengawasan terhadap hal tersebut dalam rangka terwujudnya perlindungan terhadap konsumen. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, dimana data yang digunakan pada penelitian ini antara lain peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pencantuman klausula eksonerasi dalam sebuah perjanjian baku merupakan tindakan yang dilarang berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam rangka mengupayakan adanya  perlindungan hukum terhadap konsumen.