Online credit lending or referred to as “Fintech” is now developing in Indonesian society and is considered as a solution to get loans without collateral for consumptive purposes. The development of Fintech certainly requires supervision by the Financial Services Authority (OJK). This research is a normative research with a statutory approach, conceptual approach, and case approach. This study also uses primary, secondary , and tertiary legal materials. The technique of collecting legal materials used in this research is the study of legal documentation, then analyzed in a qualitative descriptive manner. The results show that: 1). Online credit loan or fintech business arrangements according to positive law in Indonesia are regulated by Bank Indonesia Regulation, No 18/40 / PBI / 2016 and No 19/12 / PBI / 2017, Member of the Board of Governors Regulation No. 19/14 / PADG / 2017 and No 19/15 / PADG / 2017. 2), the form of supervision carried out by the Financial Services Authority (OJK) of the online credit business is an integrated and coordinated supervision system between legal structures such as the Police, BI. OJK, and Investment Alert Task Force

Fungsi hukum dalam komersialisasi dan eksploitasi invensi dan kreasi kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh Industri kecil menengah merupakan bagaian dari upaya yang dapat dilakukan agar industri kecil menengah memperoleh kepastian dan perlindungan hukum terhadap penggunaan atau pemanfaatan invensi dan kreasi yang dihasilkannya. Untuk mendapatkan perlindungan hukum agar tidak diklaim dan untuk dapat menuntut pihak lain yang  menggunakan tanpa ijin, maka industri kecil menengah yang menghasilkan invensi dan kreasi tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku di bidang kekayaan intelektual di Indonesia maka wajib hukumnya untuk didaftarkan (prinsif konstitutif), kemudian setelah dilakukan pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual tersebut dalam pengekploitasian dan pengkomersialisasiannya agar Industri kecil menengah aman, maka dapat dilakukan dengan mekanisme Hukum Jual beli, lisensi (ijin pemanfaatan), Joint venture (usaha patungan) dan melalui mekanisme franchising (waralaba).