E-Court (Pengadilan Elektronik) adalah aplikasi yang berisi layanan untuk Pengguna Terdaftar untuk kasus online pendaftaran, memperoleh perkiraan biaya pengadilan online, pembayaran online, panggilan melalui saluran elektronik, dan percobaan yang dilakukan secara elektronik Peluncuran eCourt ini dinilai sebagai terobosan yang mampu mewujudkan uji coba yang sederhana, cepat, dan berhiaya rendah. Di sisi lain karena pandemi Covid-19, e-Court menjadi sarana bagi pencari keadilan yang memberikan kemudahan dan tidak perlu berhubungan dengan banyak orang Namun, yang perlu ditelaah lebih lanjut dan juga menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana efektifkab sidang berbasis e-Court selama pandemi Covid-19 di PN Bekasi? Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan metode empiris, yaitu dengan menelaah primer data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian Haul penelitian menggambarkan bahwa berbasis e-Court sidang di masa pandemi Covid-19 di Pengadilan Negen Bekasi sudah efektif, sehingga dapat mempermudah dan mempercepat proses perkara dan mengurangi biaya Pengadilan meskipun dalam beberapa tahap proses uji coba masih konvensional yaitu pada tahap pembuktian dan pembacaan putusan

Presidential threshold merupakan persyaratan bagi partai atau gabungan partai politik yang akan mengusung calon Presiden dan Wakil Presiden dalam pemilu. Namun, Presidential threshold perlu dilakukan pembaharuan melalui konsep prismatika hukum agar memiliki dampak pada kualitas demokrasi. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dinamika pengaturan presidential threshold; kelemahan pengaturan presidential threshold; dan pembaharuan sistem presidential threshold di Indonesia berdasarkan konsep prismatika hukum. Hasil pembahasan dengan metode penelitian yuridis normatif ini adalah dinamika presidential threshold terdapat pada besaran prosentase perolehan kursi di DPR atau suara sah secara nasional. Kelemahan presidential threshold yaitu terbukanya peluang otoritaririanisme dan praktik oligarki dalam berdemokrasi. Sedangkan pembaharuan sistem presidential threshold melalui konsep prismatika hukum dapat dikonstruksikan dengan memadukan unsur kuantitas dan kualitas dalam pencalonan presiden dan wakil presiden.