ABSTRAKPaper ini membahas tentang state of the art penyelesaian sengketa konstruksi di Indonesia yang meliputi jenis sengketa, indikasi potensi sengketa, dan perbandingan peraturan penyelesaian sengketa jasa konstruksi. Metode yang digunakan adalah mix method yang terdiri dari expert judgment, studi literatur dengan memperbandingkan riwayat penyelesaian perselisihan kontrak konstruksi mengacu kepada UU No.02/2017, Perpres No.16, UU No. 30 / 1999, dan PP No. 22/2020, dan Dispute Resolution Management Matrix (DRM-Matrix). Hasil analisis menunjukkan bahwa dua hal pokok penyelesaian sengketa yaitu pilihan penyelesaian sengketa dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan (litigasi dan non litigasi). Penyempurnaan diberlakukan dalam PP No.22 Tahun 2020 yang menjelaskan tentang tahapan penyelesaian sengketa yang menyangkut mediasi, konsiliasi, dan arbitrase, juga terkait dengan penunjukkan dewan sengketa.Kata kunci: kontrak, konstruksi, perselisihan, state of the art ABSTRACTThis paper discusses of state of the art construction dispute resolution in Indonesia, which includes types of disputes, indications of potential disputes, and comparison of construction service dispute resolution regulations. The proposed method is a mixed-method consisting of expert judgment, literature study by comparing the history of construction contract dispute settlement referring to Law No. 02/2017, Presidential Decree No. 16, Law No. 30/1999, and PP. 22/2020, and the Dispute Resolution Management Matrix (DRM-Matrix). The results show that there are two main issues for dispute resolution, namely the choice of dispute resolution and dispute resolution outside the court (litigation and non-litigation). Improvements are enforced in Government Regulation No.22 of 2020 which explains the stages of dispute resolution involving mediation, conciliation and arbitration, as well as the appointment of a dispute board.Keywords: contract, constructions, dispute, state of the art