Perseroan Terbatas (PT) Samudera Perkasa Konstruksi merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang jasa pelaksanaan. Pengolahan proyek selama ini dilakukan dengan menyimpan data saja, namun hanya terbatas pada data proyek, sehingga data penggunaan dan perawatan proyek tidak terdokumentasi, pada saat ini PT. Samudera Perkasa Konstruksi belum memiliki sistem pengolahan data yang baik dan mempunyai kelemahan memungkinkan terjadinya kesalahan pencatatan dan perhitungan seperti kesalahan pembuatan faktur dan membutuhkan waktu lama untuk mencari informasi yang dibutuhkan, baik itu dalam proses dokumentasi, kemajuan proyek hingga melakukan pencatatan transaksi proyek, sebagian sudah terkomputerisasi tapi belum tersistem, sehingga terdapat masalah yang timbul, diantaranya terjadinya ketidaksesuaian pada rencana, progres proyek, realisasi proyek dan proses perhitungan biaya dapat dioptimalkan. Peneliti menggunakan metode waterfall sebagai pengembangan sistem, ada lima tahapan yang digunakan yaitu communication, planning, modelling, construction, deployment. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk membuat sebuah sistem informasi manajemen proyek, yang dapat mempermudah pihak perusahaan untuk mengolah data dan memanajemen data proyek.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kebijakan utang dan kebijakan dividen terhadap income smoothing. Selain itu, penelitian ini juga memasukkan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi. Penelitian ini menggunakan data yang bersumber dari laporan keuangan manufaktur periode tahun 2018 sampai 2020. Data penelitian diperoleh dari www.idx.co.id. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 108 berdasarkan purposive sampling. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan utang dan kebijakan dividen tidak berpengaruh terhadap income smoothing. Namun demikian, ukuran perusahaan yang besar mengakibatkan perusahaan yang memiliki kebijakan utang dan kebijakan dividen yang tinggi, melakukan tindakan income smoothing. Penelitian ini mengindikasikan Otoritas Jasa Keuangan menerapkan kebijakan untuk menurunkan tindakan income smoothing yang dapat merugikan kepentingan investor.