itsbat nikah adalah pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut Syariat Islam akan tetapi tidak dicatat oleh KUA atau Pegawai Pencatatan Nikah. Berdasarkan keterangan responden dalam sebuah penelitian yang dilakukan sebuah program kerja sama Pemerintah Australia dan Indonesia, khususnya di Aceh, yaitu Local Governace Innovation For Communities in Aceh (LOGICA2) membeberkan data bahwa 1.064 pasangan suami istri di Pidie Jaya yang tersebar di 6 kecamatan dan 72 desa dampingan yang tidak memiliki akta nikah. Hasil penelitian itu juga menunjukkan bahwa kategori paling banyak adalah mereka yang menikah pada saat Aceh dilanda konflik bersenjata. Di Mahkamah Syar’iyah Meuredu sepanjang tahun 2015 dan 2016 terdapat 211 perkara itsbat nikah yang diterima, sedangkan dalam penelitian LOGICA2 ada 1064 pasangan yang tidak mengajukan itsbat nikah, maka dari itu masih terdapat 853 pasangan yang belum mengajukan itsbat nikah. Maka dari itu peneliti ingin meneliti dengan mengangkat judul “Keengganan Pasangan Suami Istri Dalam Melakukan Itsbat Nikah”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan faktor-faktor dan hambatan-hambatan apasaja yang membuat para pasangan enggan melakukan itsbat nikah. Metode pengumpulan data dengan penelitian lapangan (Field Research), yang dilakukan dengan observasi, wawancara dan tela’ah dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa banyaknya pasangan yang menikah dengan dinikahkan oleh Teungku Gampong pada saat Aceh di landa konflik bersenjata namun Teungku tersebut tidak memasukkan data pernikahan mereka ke KUA sehingga mereka mengaku kesulitan untuk mengurus itsbat nikah dikarenakan Teungku tersebut telah meninggal dunia  padahal dalam prosesi sidang itsbat nikah hakim meminta pemohon menghadirkan saksi-saksi yaitu orang-orang yang mengetahui pernikahan pemohon bisa diantaranya wali nikah, saksi dan orang-orang terdekat yang mengetahui pernikahan pemohon. Disini kita dapat melihat bahwa masih adanya sebagian masyarakat yang masih awam terhadap suatu hukum, faktor keengganan pasangan lainnya juga disebabkan karena jarak yang jauh, merasa malu dan khawatir akan biayanya. Itsbat Marriage is the ratification of the marriage that has been held according to Islamic sharia but is not recorded by the KUA or the marriage registration officer. Based on the information of respondents in a study conducted by a program of the Australian and Indonesian governments, especially in Aceh, the Local Governance Innovation For Communities in Aceh (LOGICA2) released data that 1,064 married couples in Pidie Jaya in 6 sub-districts and 72 villages assistance by who do not have a marriage deed. The results of the study also showed that most categories were those who were married at the time when Aceh was hit by armed conflicts. In the court of Shar'iyah Meuredu throughout the years 2015 and 2016 there are 211 cases of marriage is accepted, while in research LOGICA2 there are 1064 couples who do not ask for marriage, therefore there are still 853 couples who have not submitted an itsbat marriage. Therefore, researchers want to research by raising the title "The reluctance of married couples in doing Itsbat marriage". This research aims to know and explain the factors and obstacles that make the spouses reluctant to do the marriage itsbat. Method of data collection with field research, which is done by observation, interviews and Tela'ah documentation. The results showed that many couples married by Teungku Gampong at the time of Aceh in armed conflict but the Teungku did not enter their marriage data to the KUA so they claimed difficulties to take care of the marriage Itsbat because the Teungku has died when in the procession of the session of marriage and the judges ask the applicant to present the witnesses, namely people who know the marriage applicant can include a marriage, witnesses and The closest people who know the applicant's marriage. Here we can see that there is still a part of society that is still public against a law, the factor of the reluctance of other couples is also due to the long-distance, feel embarrassed and worried about the cost.

Perawi hadis adalah salah satu dari manusia yang tidak terlepas dari rasa lupa dana tau kekurangan lainnya. Maka diantara perawi dalam menyampaikan hadis kepada rang lain adalah dengan lafadh aslinya tanpa menggantikan atau dan menambahkan teks-teks kalimat hadis sebagaimana ia mendengarkannya dari Rasulullah Saw. adakalanya meriwayatkan sesuatu hadis kepada orang lain dengan maknanya. Asal tidak menyimpang dari pengertian sesuatu hadis disebabkan penambahan dan atau menggantikan sebahagian kalimat dari sesuatu hadis dengan kalimat yang lain. Para ulama berbeda pendapat tentang periwayatan hadis dengan makna. Sebahagian ulama hadis, ahli fiqh dan ulama ushul mengatakan bahwa para perawi wajib meriwayatkannya dengan lafadh sebagaimana ia mendengarnya dari Nabi Saw.  Ketegasan yang senada juga pernah dikemukakan oleh Abu Bakar Ibn al ‘Arabi, Muhammad Ibn Suri, Qasim Ibn Muhammad dan Abu Bakar al-Razi.

In the present and Indonesian context, especially among the largest organizations in Indonesia, Muhammadiyah and Nahdlatul Ulama, the implementation of tarawih prayers at the two organizations obviously very different. In terms of the provisions that the tarawih prayer are acts of worship performed in the month of Ramadan, the time is after the evening prayers. Tarawih prayers can be done in congregation, and by means munfarid (alone), tarawih prayer is Sunnah muakad, Muhammadiyah and Nahdlatul Ulama have a common view. In other words, some of these things there is no deviation or agreed upon by scholarly, including from the NU and Muhammadiyah. Nevertheless, on how to implement it, there are many deviation between Muhammadiyah and Nahdlatul ulama. Among NU members tarawih prayers normally done with 20 raka'at, 2 raka'at a greeting and ended with three rak'ah Witr. While among the residents of Muhammadiyah, the usual tarawih held 8 raka'at, and concludes with 3 raka'at witir. On the implementation of the closing witr prayer tarawih prayers there any deviation. Muhammadiyah among three rak'ah Witr prayer ent once greeting, and no qunut in the last half of the month of Ramadan. While NU pray witr 3 raka'at with two raka'at greeting, and one raka'at greetings, also qunut witir in the last half of the month of Ramadan. What has been practiced among the Muhammadiyah is actually different from what is described in the book of Muhammadiyah Tarjih Decision regarding the number raka'at tarawih prayers. In Decision Tarjih Muhammadiyah explained that the number raka’at plus witr tarawih prayers should not be 11 raka'at (including witir), but can be less than that, so long as the number of it raka'at is odd. Similarly to pray Witr, Tarjih institutions Muhammadiyah offers several options, not just 3 raka'at alone. ABSTRAK Dalam konteks kekinian dan keindonesiaan, terutama di kalangan organisasi terbesar di Indonesia, yaitu Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama, pelaksanaan shalat tarāwih pada kedua organisasi tersebut secara nyata sangat berbeda. Dalam hal ketentuan bahwa shalat tarāwih adalah ibadah yang khusus dikerjakan pada bulan Ramadan, waktunya adalah setelah shalat Isya. Shalat Tarāwih bisa di-kerjakan berjamaah, maupun dengan cara munfarid (sendiri), Shalat Tarāwih hukumnya sunnah muakad, Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama memiliki kesamaan pandangan. Dengan kata lain, beberapa hal tersebut tidak terdapat ikhtilaf atau disepakati oleh jumhur ulama, termasuk dari kalangan NU maupun Muhammadiyah. Namun demikian, pada cara pelaksanaannya, terjadi ikhtilaf yang banyak antara Muhammadiyah dan Nahdhatul ulama. Di kalangan warga NU shalat tarāwih biasa dikerjakan dengan 20 raka’at, 2 raka’at sekali salam dan diakhiri dengan 3 raka’at witir. Sementara di kalangan warga Muhammadiyah, tarāwih biasa dilaksanakan 8 raka’at, dan diakhiri dengan 3 raka’at witir. Pada pelaksanaan shalat witir yang menutup shalat tarāwih pun terdapat ikhtilāf. Kalangan Muhammadiyah elakukan shalat witir tiga raka’at sekali salam, dan tidak ada qunut pada separuh terakhir bulan Ramadhan. Sedangkan NU melakukan shalat witir 3 raka’at dengan dua raka’at salam, dan satu raka’at salam, juga qunut witir pada separuh terakhir bulan Ramadhan. Apa yang sudah dipraktekkan di kalangan Muhammadiyah tersebut sebenarnya berbeda dengan apa yang diterangkan dalam kitab Putusan Tarjih Muhammadiyah mengenai jumlah raka’at shalat tarāwih. Dalam Putusan Tarjih Muhammadiyah diterangkan bahwa jumlah rakakat shalat tarāwih plus witir tidak harus 11 raka’at (sudah termasuk witir), tetapi bisa kurang dari itu, asalkan jumlah raka’atnya ganjil. Demikian pula untuk shalat witir, Tarjih lembaga Muhammadiyah memberikan beberapa pilihan, tidak hanya 3 raka’at saja.

Mahar merupakan pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai bentuk dari aplikasi perintah syar’i. Ketentuan pemberian mahar dalam Islam tidak ditentukan jumlah dan bentuknya. Namun, hal ini berbeda dengan praktek yang dilakukan oleh masyarakat kecamatan Kluet Timur yang menetapkan standar mahar. Penelitian ini membahas aspek yang melatarbelakangi pembatasan jumlah mahar yang ditetapkan oleh masyarakat adat kecamatan Kluet Timur dan tinjauan fiqh terhadap praktek pembatasan jumlah mahar yang telah ditetapkan masyarakat adat kecamatan Kluet Timur. Artikel ini menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis yaitu penelitian terhadap identifikasi hukum dan efektifitas hukum. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui wawancara, dokumentasi dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang melatarbelakangi pembatasan mahar tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor agama, ekonomi, sosial, dan budaya. Adapun pandangan fikih terhadap pembatasan mahar tersebut ialah jika pembatasan pemberian mahar tersebut atas dasar paksaan, dibujuk atau tipu muslihat maka hukumnya tidak boleh diterima, karena telah mendzalimi calon suami, begitu pula sebaliknya.

This paper explores the concern of the Qur'an in empowering the economy of the poor, who desperately need attention from all parties. He is a person who has a steady income, but that income is not sufficient for his daily needs, so the main question in this paper is how the Qur'an cares for the economic empowerment of the poor. The method used in this research is a qualitative method which refers to the books in question. The results of the research conclude that the Qur'an contains steps to empower them, so that their standard of living is equal to that of other people. There are three steps regulated by the Qur'an regarding efforts to empower the poor, namely the provision of capital through voluntary giving (infaq), compulsory giving (zakat) and through paying off kafarah from people who have transgressed Allah's laws.ABSTRAKTulisan ini mengetengahkan tentang kepedulian al-Qur’an dalam memberdayakan ekonomi orang-orang miskin, yang sangat membutuhkan perhatian dari semua pihak. Ia adalah orang yang memiliki penghasilan tetap, tetapi penghasilan itu tidak mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari maka yang menjadi pertanyaan pokok dalam tulisan ini adalah bagaimana langkah-langkah kepedulian al-Qur’an dalam memberdayakan ekonomi orang-orang miskin. Adapun metode yang digunakan daam penelitian ini adalah metode kuaitatif yang merujuk kepada buku-buku yang ebrsangkutan. Hasil peneitian menyimpulkan bahwa al-Qur’an telah memuat langkah-langkah untuk dapat memberdayakan mereka, agar taraf hidupnya setara dengan orang-orang lain. Ada tiga langkah yang diatur al-Qur’an tentang upaya pemberdayaan orang miskin, yaitu pemberian modal melalui pemberian sukarela (infaq), pemberian wajib (zakat) dan melalui pelunasan kafarah dari orang-orang yang pernah melangkahi hukum-hukum Allah