Native chickens is considered to be a very important species of poultry in determining the profitability of keeping native chickens in Indonesia in agribusiness. The main objective of this study was to study the economic analysis of using duckweed as a feed supplement in the rations of native chickens. 100 native chickens used in this study and they were kept in a litter system confinement lined with rice chaff using wire mesh as their walls. The study was used a randomized complete block design with five treatments and four replicates. The following treatments were used: T0 as control = commercial feed without duckweed; T1 = T0 + 10% duckweed; T2 = T0 + 20% duckweed; T3 = T0 + 30% duckweed; and T4 = T0 + 40% duckweed. The benefit-cost (B/C) ratio of native chickens recorded for T0, T1,T2, T3, T4 were 0.91, 1.02, 1.24, 1.47, and 1.46, respectively. The higher B/C ratio in case of native chickens in our study indicated that native chickens rearing was much more profitable when using duckweed as the feed supplement in their rations between 10 - 40%.

Di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mendefinisikan lalu lintas sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, sedangkan yang dimaksud dengan ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pidah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung. Bertujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan tertatur, nyaman dan efisien melalui manajemen lalu lintas dan rekayasa lalu lintas. Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran yang cukup penting dalam rangka pembangunan pada umumnya untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat sebagaimana diamanatkan UUD 1945. Sehubungan dengan itu maka kegiatan atau aktivitas berlalu lintas dan pengangkutan di jalan raya harus diatur hukum agar tercipta ketertiban dan keamanan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kegiatan pengendalian lalu lintas meliputi: 1. Pemberian arahan dan petunjuk dalam pelaksanaan kebijaksanaan lalu lintas, berupa penetapan atau pemberian dan tata cara untuk keperluan pelaksaan manajemen lalu lintas dengan maksud agar diperoleh keseragaman dalam pelaksanaannya serta dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya untuk menjamin tercapainya tingkat pelayanan yang telah ditetapkan. 2. Pemberian bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan lalu lintas. Adapun sanksi hukum akan dilihat dari jenis pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku. Dalam pengabdian masyarakat ini metode yang dipergunakan adalah dengan observasi, pemaparan, dan diskusi.