No abstract

Penyelenggara pemerintahan merupakan hak dan kewenangan seluas luasnya yang diberikan peraturan perundang undangan terhadap orang yang diamanatkan untuk mengurusi negara, penyelenggara pemerintahan adalah bentuk implementasi dalam penerapan bentuk kekuasaan tiga lembaga dalam negara, yakni eksekutif. Proses penyelenggara pemerintahan sering disalah artikan karena tidak sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, sehingga hal ini akan memunculkan cacat dalam proses pemerintahan atau dalam skripsi ini dikenal dengan penyalahgunaan wewenang. Penyalahgunaan wewenang yang pernah terjadi oleh penyelenggara pemerintahan yakni penggunaan dana desa untuk memperkaya diri sendiri dengan dalih untuk uang keamanan. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang menyalahi kewenangan sebagai pejabat negara berdasarkan dengan undang undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan salah satunya asas asas umum pemerintahan yang baik.Asas asas umum pemerintahan yang baik merupakan batasan kewenangan yang diberikan undang undang sebagai bentuk meminimalisir kegiatan pejabat pemerintahan untuk melakukan tindakan yang melebihi wewenangnya sebagai pejabat pemerintahan. Metode penelitian dalam penelitian ini berbentuk empiris yang mengedepankan kajian dilapangan untuk menjawab permasalahan yang ada. Proses penggunaan dana desa yang menyalahi kewenangan merupakan tindakan yang dapat merugikan negara dan berakibat hukum dari sudut pandang administrasi negara. Kata Kunci : Penyalahgunaan Wewenang, Administrasi Pemerintahan, Asas asas umum pemerintahan yang baik 91

Penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia membutuhkan kebijakan dan langkah-langkah strategis yang luar biasa dilakukan oleh Pemerintah Pusat, salah satu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah yaitu terkait dengan kebijakan anggaran penanganan pandemi Covid-19 di tingkat desa dengan memprioritaskan pengalokasian dana desa untuk upaya pencegahan dan penanganan Covid-19. Selain itu untuk memulihkan perekonomian akibat dampak Covid-19 pemerintah membuat kebijakan terkait dengan Bantuan Langsung Tunai menggunakan dana desa yang disalurkan bagi masyarakat yang terdampak Covid-19 di Desa. Namun dalam prakteknya banyak terjadi penyimpangan dalam penggunaan dana desa untuk penanggulangan Covid-19, salah satunya terkait dengan penyelewengan penyaluran bantuan langsung tunai dana desa kepada masyarakat yang mana banyak ditangani oleh aparat penegak hukum yaitu salah satunya adalah Kejaksaan. Kejaksaan merupakan aparat penegak hukum yang salah satunya menangani perkara tindak pidana korupsi mempunyai kewenangan yang besar dalam rangka pencegahan dan penanganan perkara penyelewengan dana desa yang digunakan dalam penanggulangan Covid-19. Sehingga dalam paper ini dapat dilihat peran Kejaksaan Negeri Sampang dan Kejaksaan Negeri Pamekasan dalam melakukan pencegahan dan penanganan perkara penyelewenagan dana desa untuk penanggulangan pandemi Covıd-19. Metode penelitian dalam paper ini menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan kualitatif dengan menguraikan secara deskriptif untuk menjawab permasalahan yang ada, yaitu menggunakan data primer yaitu data penelitian lapangan (field research) yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan survey langsung serta data sekunder yang diperoleh dari literatur, dokumen dan perundang-undangan. Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Sampang dan Kabupaten Pamekasan, karena di dua lokasi tersebut cukup banyak kasus penyelewengan dana desa. Hasil penelitian ini adalah diketahui praktek-praktek dan modus dalam penyelewengan dana desa untuk penanggulangan pandemi Covid-19 serta peran Kejaksaan dalam melakukan pencegahan dan penanganan perkara penyelewengan dana desa dengan cara membentuk Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) untuk melakukan tindakan pencegahan dan tindakan represif dalam memberantas korupsi penyelewengan dana desa.   Kata Kunci : Kewenangan Kejaksaan, Penanggulangan Pandemi Covid-19, Dana Desa

The basic principle of the 1945 Constitution as affirmed in Article 3 Paragraph (1) of Law no. 12 of 2011 concerning the Formation of Laws and Regulations is a legal basis in Laws and Regulations so the source of regulations formation under it, especially on tackling cases of domestic violence that result in physical, sexual, psychological suffering and/or family neglect including threats to commit acts, coercion/deprivation of liberty unlawfully in the family. Community participation is an urgent part in addition to the need for support from other criminal justice sub-systems. This study is doctrinal legal research with a statute approach in addition to a conceptual approach. The analysis is conducted qualitatively with a grammatical exegesis and systematically. This research found that Article 1 of Law No. 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence that there is an integrated effort and synergy between the government and society. Specifically, for community participation in preventing domestic violence and providing protection (providing a sense of security to victims of domestic violence), members of society are also expected to be aware of domestic violence cases, thus everyone who hears, sees or knows about a domestic violence case must make efforts in accordance with their limits to: prevent criminal acts; provide protection to victims; provide emergency assistance; assist the process of filing a request for protection (Article 15 of the Domestic Violence Act).