Pariwisata merupakan sektor non migas dengan potensi pengembangan yang cukup tinggi bahkan sektor Pariwisata memberikan kontribusi yang besar dalam PDB dan PDRB. Menurut  Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata di Daerah disebutkan pentingnya keikutsertaan masyarakat dalam pengembangan wisata. Berdasarkan hal tersebut maka kajian ini bertujuan untuk; 1). Mengkaji arah politik hukum kepariwisataan di Indonesia, 2). Memetakan lingkungan internal dan external pengembangan Community Base Tourism (CBT), dan 3). Menyusun hipotesis spekulatif terkait strategi pengembangan CBT. Kajian ini bersumber dari data skunder yang berasal dari buku dan publikasi terkait Politik Hukum Kepariwisataan dan Pengembangan CBT. Analisis yang digunakan adalah matrik Manajemen Strategi; EFAS/IFAS dan Garnd Matriks. Hasil kajian diharapkan padat menjadi payung bagi penelitian terkait pengembangan CBT dalam perspektif Politik Hukum.

Tourism is one sector with fairly high development potential, even the tourism sector makes a large contribution to GDP and GRDP. According to the Law of the Republic of Indonesia Number 10 of 2009 concerning Tourism and the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 33 of 2009 concerning Guidelines for Ecotourism Development in the Regions, it is stated the importance of community participation in tourism development. Based on this, this study aims to; 1). Studying the political direction of tourism law in Indonesia, 2). Mapping the internal and external environment for Community Base Tourism (CBT) development, and 3). Develop speculative hypotheses related to the CBT development strategy. The sources of the study are secondary data originating from books and publications related to Tourism Law Politics and CBT Development. Strategic Management matrix; EFAS/IFAS and Garnd Matrix were used in this study. Hope that the results of the study become an influence for next research related to the development of CBT from the perspective of Political Law