Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran lembaga advokasi dalam memberikan perlindungan hukum dan upaya yang dilakukan dalam menanggulangi terjadinya kekerasan seksual. Bentuk pendampingan, pemantauan, advokasi perlindungan hukum yang diberikan sudah diatur dalam undang-undang perlindungan anak. Namun meskipun demikian undang-undang tersebut belum menampakkan secara tegas mengenai bentuk perlindungan yang dapat diberikan secara langsung dalam setiap proses peradilan, dan belum ada peraturan pelaksnaannya, maka dalam pelaksanaan peran lembaga advokasi seringkali menemui hambatan-hambatan, baik secara eksternal maupun internal. Meskipun lembaga perlindungan anak yang dibentuk oleh pemerintah seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dirasakan kurang mampu untuk menyentuh langsung anak korban kekerasan seksual. Sehingga keberadaan lembaga advokasi perlindungan anak masih sangat dibutuhkan terutama di daerah-daerah terpencil dan daerah yang baru berkembang.

Tofu Industry Java Trading Business is an industrial factory engaged in food production that produces tofu. This industry was founded in 2009 which started with his two children who already had experience working in the tofu factory industry not far from their homes. This type of research is normative juridical namely the type of research conducted by studying written regulations so that this research is very closely related to the library. The results of the study are the level of danger from the liquid waste of tofu factory in the tofu trade business Java is not managed properly is damage to the quality of the environment, especially waters as one of the needs of humanity and other living things. Factors that caused the management of liquid waste did not go well according to Law number 32 of 2009, namely the ignorance of the entrepreneurs themselves, factors of education level, economic factors of entrepreneurs, government participation and law enforcement, factors of the role of the community and the role of the community in manage the environment. The legal consequences of these actions are written reprimands, government coercion, freezing of environmental permits, revocation of environmental permits.

AbstrakTindak Pidana Korupsi selalu Mendapatkan Perhatian yang lebih dibandingkan dengan tindak pidana lain di berbagai belahan dunia. Fenomena ini dapat dimaklumi mengingat dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindak pidana ini. Dampak yang ditimbulkan dapat menyentuh berbagai bidang kehidupan. Korupsi merupakan masalah serius, tindak pidana ini dapat membahayakan stabilis politik, serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas karena lambat laun perbuatan ini seakan menjadi sebuah budaya. Korupsi merupakan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat adil dan makmur. Permasalahan yang akan dibahas adalah bagaimana dampak terjadinya tindak pidana korupsi dan upaya pencegahan terhadap terjadinya tindak pidana korupsi. Dampak terjadinya tindak pidana korupsi yaitu menghambat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, berkurangnya pemasukan negara, berkurangnya nilai investasi, mengurangi pengeluaran biaya pendidikan dan kesehatan. Akibat dari dampak ini perusahan maupun Negara mengalami kerugian yang sangat besar. Upaya pemerintah dalam melakukan pencegahan terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi berupa: Tindakan preventif, tindakan preventif yaitu upaya yang dilakukan pemerintah berupa pengawasan yang dilakukan terhadap aparatur negara dengan tujuan mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Tindakan refresif, yaitu upaya yang bersifat untuk menekan, mengekang, menahan, atau menindas dan tegas. Upaya tersebut dapat dirasakan efektif jika pelaksanaannya juga dilakukan secara efektif, sehingga nantinya mampu membuat efek jera terhadap pelaku tindak pidana dan tercapainya tujuan dari teori pemidanaan itu sendiri. Kata Kunci : Sifat Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi. Abstract Corruption has always been more Attentive compared to other crimes in different parts of the world. This phenomenon is understandable given the negative impact of this crime. The impact can touch various areas of life. Corruption is a serious matter, this crime can harm political stability, and can damage the values of democracy and morality because gradually this act seems to be a culture. Corruption poses a threat to the ideals towards a just and prosperous society. The problem to be discussed is how the impact of corruption and How prevention efforts against corruption. The impact of corruption is inhibiting development and economic

The purpose of this research is to find out the legal consequences and the judge's consideration of granting the petition for a declaration of bankruptcy in the decision No.03/Pailit/2014/PN.Niaga.Mdn. The type of research in writing this thesis is normative which is solely used to obtain complete data as the basis for writing this scientific paper. Normative research (library study) is finding and collecting data by conducting library research on author sources using normative methods and collecting data by conducting library research on reading sources in the form of Law Number 37 of 2004 concerning UUK and PKPU, Law Number 23 of 1847 concerning the Civil Code, Law Number 8 of 1995 concerning the Capital Market, and the decision of the Medan Commercial District Court No.03/Pailit/2014 PN.Niaga-Mdn, which is a case study approach related to the issues discussed. This study concludes that in bankruptcy cases, legal consequences can be found and the panel of judges in their consideration of the parties is seen from the facts and evidence.