The Nominee Agreement in the agreement law in Indonesia is categorized as an agreementwhich indicates the creation of legal smuggling. This Agreement has not yet been regulated in the Civil Code but in reality it grows and develops in society, this agreement also fall into the category of unnamed agreement (Innominat Contract). This journal is a normative juridical study with the approach of statute, case approach and conceptual approach, this study aims to analyze and explain the Responsibility of Notary to the deeds of the law carried out by the parties in the deed of Nominee, from the description above, the result of this study is the Notary can be held accountablity to the making of the deed which is against the civil , Criminal, and also administrative laws. Because the nominee is not regulated, it aims to construct the law to overcome the unlawful acts committed in the nominee deed made by the Notary by using the Legal System Theory According to Lawrence Meir Friedman regarding the legal structure that should be more tightened security by MPD, MPW even up to MPN, / legal substance should be the clarity of norms, the existence of Nominee ban, to the provision of strict sanctions, the last about the legal culture that must be adapted to the culture in Indonesia, increase public awareness, even if the need to socialize about the nominee to the public.

Dalam perkembangan teknologi saat ini, pengguna media social meningkat secara signifikan. Informasi dengan sangat mudah didapatkan melalu media social termasuk juga data pribadi seseorang yang seharusnya menjadi kerahasiaan dan hal-hal yang bersifat privasi. Hal ini tentu dapat memicu terjadinya penyalahgunaan data pribadi. Padahal data pribadi merupakan bagian dari HAM yang dilindungi. Banyaknya terjadi permasalahan penyalahgunakan data pribadi seseorang untuk kepentingan pribadi. Tujuan dan fokus pada penilitian ini yaitu membahas tentang bentuk perlindungan hukum terhadap data pribadi sebagai hak privasi di dalam media sosial berkaitan dengan UU ITE dan perlindungan hukum bagi pemilik data pribadi jika terjadi kebocoran. Indonesia saat ini belum mempunyai aturan yang khusus mengatur tentang perlindungan data pribadi dalam media sosial. Oleh sebab itu, jurnal ini bertujuan untuk menciptakan konsep pengaturan yang memadai dalam mengatur perlindungan data pribadi pengguna media social

No abstract

This study examines the implementation of the Linkage Program as access to MSMEs banking credit and to find and formulate arrangements to increase the competitiveness of MSMEs in facing the MEA. Legal entities formed collectively by the community in collaboration with the Regional Government in coaching and funding. It increases competitiveness so that domestic products can compete with foreign products. Cooperatives have a fundamental role in promoting economic independence and have become the mainstay of the lower middle class of society in improving the community's economic welfare. The cooperative is given a loan directly by the bank to finance its members until the joint is large and can provide loans to banks. The method used for writing this journal is normative juridical. The type of normative legal research is research aimed at assessing the quality of the legal norms themselves, so normative legal research is often classified as qualitative research, with the object of research being cooperatives. Cooperatives prefer financing cooperation with SOEs through the Partnership Development scheme. The interest offered is lower than banks, no administrative fees are charged, and administration is more straightforward than banking. In addition, the Government can seek through a Quadro Helix approach involving the Government, Academics, Private Sector, and Community to increase the competitiveness capacity of the Cooperative.

Secara teknis Reklamasi memiliki sifat yang memperbaharui kawasan perairan dan laut. Aktifitas ini secara ekologis dapat mengancam sifat naturalis biota di dalamnya yang mengganggu sifat fisik, aktivitas dan interaksi organisme lingkungan fisik kawasan laut. Hadirnya kawasan baru berupa daratan dari hasil reklamasi tersebut yang dapat menimbulkan konflik antara kebijakan pemerintah dengan kepentingan publik. Bentuk konflik tersebut diantaranya terkait status hukum tanah hasil reklamasi pantai di indonesia. Secra administratif tanah hasil reklamasi dikuasai langsung oleh negara yang selanjutnya distrubusikan kempublik baik mitu masyarakat, korporasi atau badan pemerintah untuk selanjutnya diberikan hak guna bangunan dan hak milik. Dalam kebijakan reklamasi masyarakat memiliki posisi tawar yang lemah dan rentan diabaikannya hak-haknya, diantaranya adalah kurangnya partisipasi publik yang melibatkan masyarakat pesisir dalam pengambilan keputusan, tidak sepadannya biaya ganti yang diberikan untuk dilakukannya relokasi pemukiman. dan hilangnya sumber mata pencaharian masyarakat karena rusaknya biota laut dari kegiatan reklamasi. Dari latar belakang tersebut adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah: Bagaimana status hak tanah masyarakat pesisir dalam kaitannya dengan kebijakan restorasi pesisir dan laut? Dan bagaimanakah perlindungan hukum bagi pemilik hak terhadap hak guna lahan di wilayah pesisir dan lepas pantai? Dalam melakukan penelitian ini untuk menjawab rumusan masalah Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif karena bertujuan untuk untuk mendeskriptifkan fenomena reklamasi yang bersinggungan dengan hak masyarakat dan tanggung jawab pemerintah terhadap perlindungan hukum. Adapun sifat dari penelitian ini adalah preskriptif sehingga dapat dihadirkan sebuah solusi dari permasalah ini yang bermanfaat bagi praktisi dan akademisi. Adapun bahan hukum penelitian ini adalah berupa bahan hukum primer bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier akan dianalisis secara deskriptif analisis, dengan penalaran silogisme deduktif.