Melineal students must understand the basic law and UU ITE which ensnares many people because they do not understand the application of the law to their daily activities. Students become agents of change who can provide an extension of basic legal knowledge and UU ITE in the neighborhood where they live. SMKN 8 Pekanbaru which was chosen because the students here are from those who are close to legal cases because they are in the buffer zone of Pekanbaru city. With this activity students are able to limit the potential for activities that can be charged with the law and the ITE Law. Because the perpetrators on social media are mostly young people who actively surf sometimes forget about legal norms that have the potential to be entangled in legal cases and the ITE Law. The activity was carried out directly to students with Dr. Moh Yusuf DM, S.H, M.H, Phd and M. Fadly Daeng Yusuf, S.H, S.E, M.H. These two resource persons are Riau advocate figures who have been poor in the legal world. Outcomes of service are service journals published in accredited service journals, news on the implementation of activities and material modules.

Nilai guna dan manfaat tanah yang semakin hari semakin sulit membuat ruang bagi orang melakukan tindakan yang menyalahi hokum Didaerah Riau tanah ada alas hak yang terkenal untuk tanah bernama SKGR atau surat SKGR , didaerah jawa dikenal dengan surat girik, atau ada lagi istilah lain surat keterangan hak milik.Keseluruhanitu adalah bentuk negara melindungi tanah dan hak-hak yang melekat pada tanah, undang-undang pokok agraria diciptakan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan kepastian hukum. Kepastian hukum dalam pertanahan adalalah hal yang sulit karena tanah ada kalanya menjadi hak milik karena ditempati dalam waktu yang lama atau tanah yang berasal dari warisan atau turun temurun dan tanah yang timbul karena pengakuan sepihak sebagai pemilik tanah. Kelurahan Agrowisata merupakan kelurahan pemekaran dari kabupaten Rumbai barat , persoalan tanah ini berkembang didaerah agrowisata disamping karena daerah pemekaran juga karena cukup luas terutama hamparan tanah yang belum dikelola secara keseluruhan. Banyak terjadi kasus yang berkaitan dengan tanah yang mempunyai surat bukti kepemilikan tanah tetapi dengan mudah diambil alih atau diserobot oleh pihak ketiga. Bahkan ada rumah yang didirikan tetapi mempunyai kelebihan tanah malah diserobot oleh tetangga dan dijadikan jalan. Metode pelaksanaan pengabdian masyarakat adalah dengan metode ceramah dengan terlebih dahulu memaparkan pretest dan post test sehingga mengetahui tolak ukur pemahaman masyarakat tentang hal yang dipaparkan.Kesimpulan bahwa persoalan penyerobotan tanah memang banyak terjadi di kelurahan agropuro dan memerlukan penanganan lebih intensif, persolan ini membutuhkan perhatian pemerintah khususnya penegak hukum dan instansi yang bergerak dibidang pertanahan. Kata Kunci: Tanah, SKGR  

Penelitian in merupakan penelitian hukum sosiologis, penelitian hukum sosiologis dilakukan untuk melihat terlaksananya hukum positif dilapangan. Penelitian ini pada garis besarnya meneliti tentang bagaimana proses take over oleh pihak Lembaga Penjamin Simpanan dengan Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2004 menjadi lembaga independen yang disebut LPS yang berfungsi sebagai penjamin simpanan masyarakat yang ada pada industri perbankan. Mengingat fungsinya yang sangat penting yaitu harus independent, transparan, akuntabel dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, maka hal ini yang menarik untuk dikaji apakah BPR dijamin oleh LPS dan ketika adanya kredit macet, over kredit dan likuiditas terhadap BPR bagamana tindakan pihak LPS. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum sosiologis, dimana dalam hal ini melakukan penelitian langsung kelapangan untuk melihat berjalannya hukum positif.Hasil penelitian ini menjawab bahwa ternyata LPS bisa memberikan jaminan likuiditas terhadap BPR sejumlah 2 milyar, Cuma persoalannya ketika ada ketidaksanggupan BPR membayar akan ada pencabutan izin atau dengan istilah take over. Jaminan terhadap  BPR yang nasabahnya dengan nilai dibawah 2 milyar tidak ada jaminan penyimpanan dana oleh LPS. Pelaksanaan Take over mendapat kendala ketika nasabah membutuhkan waktu untuk menjual asset yang jumlahnya besar. Penelitian ini bisa dijadikan barometer bagi pihak yang mempunyai keinginan untuk menabung diBPR yang tentu bertanya BPR kegiatannya sedikit, nasabah juga tidak sebanyak bank umum, apakah dapat perhatian oleh pemerintah dalam bentuk jaminan kepastian hukum. Sehingga masyarakat tidak menjadi ragu untuk meletakkan atau menyimpan danannya di BPR karena sama bentuk perlindungan hukum dan pengawasannya yiatu diawasi OJK, diawasi Bank Indonesia dan Pengawasan terakhir tetap oleh mentri Keuangan.