Human rights are a fundamental right that has been carried out by a human being while guarantees in the state in protection and regulation must be guaranteed in a fundamental law, namely the constitution of a country in Indonesia itself in the protection of human rights in Article 1 article (2) Article 28 Article 2 Paragraph (1) Article 6 A (1) Article 9 Paragraph (1) Article 22 (c) In essence the protection of the right to vote and be elected by the state is absolutely done while the implementation is stated in Law No. 39 of 1999 concerning Human Rights In article 23 which reads: everyone is free to choose and and has political beliefs, that means the protection of voting rights and voting has been carried out in the Indonesian state's legal politics in practice the suffrage is implemented by the General Election Commission in implementing the right to vote and be elected this is very difficult because the population system in Indonesia is still inadequate as a result of the right to vote this is not obtained by the citizens themselves.

Kewenangan daerah untuk mengatur urusan rumah tangganya melalui Peraturan Daerah (Perda) menimbulkan persoalan tersendiri bila dikaitkan dengan harmonisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang berada di atasnya maupun yang sejajar bahkan tidak jarang bertentangan dengan peraturan selevel undang-undang. Hal ini sering kali menjadi kendala dalam pembangunan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, lemahnya pengawasan pemerintah pusat dalam proses pembentukan suatu perda merupakan salah satu indikator mengapa kerap terjadi tumpang tindih antara perda terhadap peraturan yang berada di atasnya. Faktor penyebab disharmonisasi hukum dalam pembentukan peraturan daerah dapat berasal dari internal dan eksternal lembaga pembentuk peraturan daerah, dimana penanggulangannya dapat dilakukan melalui internal dan eksternal. Penanggulangan tersebut menjadi tanggung jawab semua tingkat pemerintahan negara baik oleh pemerintahan pusat provinsi sehingga tujuan terbentuknya peraturan daerah yang baik dan benar yang sesuai dengan peraturan perundang undangan dan kebutuhan masyarakat daerah dapat dapat dilaksanakan.