General Election (Pemilihan Umum/Umum) is an arena for political parties to fight for seats in parliament through various political campaign strategies they carry out. The success of the Prosperous Justice Party (PKS) Bandung City in obtaining the majority of 13 seats in the 2019 Election is an interesting political case to study. This study aims to describe and analyze the political marketing strategies that the legislative candidates from the Prosperous Justice Party (PKS) of Bandung City carry out. Using the marketing mix theory, this study looks at 4 dimensions, namely Product, Place, Price, and Promotion. A descriptive-qualitative approach is applied. This study conducts interviews with representatives of the former PKS candidates who were the members of the parliament of Bandung City in the period of 2019-2024. This study indicates that PKS candidates for the City of Bandung Parliament have succeeded in implementing a marketing mix strategy. They employ it effectively and efficiently and reach a wider and more inclusive segment. They also apply campaign narratives that are close to voter's needs through direct marketing strategies.

Keterkaitan dalam bidang kepemiluan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu dituntut agar dapat memiliki integritas, komitmen serta mampu untuk bertindak berdasarkan wewenang yang diberikan oleh Undang-Undang dalam mengawal dan mengendalikan seluruh proses pemilu sesuai dengan aturan dan norma yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini, penulis mencoba untuk menyasar terkait integritas penyelenggara dalam proses pemutakhiran data pemilih dengan menggunakan 5 (lima) parameter yaitu profesionalisme, independent, transparan, imparsial dan etika/kepatutan dengan tujuan untuk menghasilkan data pemilih yang komprehensif/ inklusif, akurat dan mutakhir yang dapat didokumentasikan dengan baik serta dapat digunakan dalam pemilihan umum dimasa berikutnya. Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara terbuka dan studi literature. Unit analisis terbagi atas kelompok dan individu, yang dimana kelompok adalah merupakan penyelenggara itu sendiri, mulai dari KPU Kabupaten Simalungun beserta jajaran adhoc di kecamatan, desa/ kelurahan dan juga kepada pemilih/ warga masyarakat yang berhak untuk memilih, dengan tujuan bahwa peneliti akan memperoleh informasi terkait sejauh mana integritas yang telah dimiliki penyelenggara dalam melaksanakan pemutakhiran data pemilih di Kabupaten Simalungun.