Tulisan ini menganalisis tentang tata kelola pengungsi Suriah di Turki dan hubungan kerja sama antara Uni Eropa dan Turki tentang penanganan krisis pengungsi. Migrasi massal dari Suriah telah menjadi titik balik utama dalam hubungan Uni Eropa dan Turki. Melalui migrasi massal Suriah pada tahun 2011, Turki menerapkan open door policy guna menangani masalah tersebut. Pada tahun 2013, Uni Eropa mulai menawarkan bantuan untuk berbagi beban bersama menangani krisis pengungsi tersebut yang dilanjutkan dengan action plan. Melalui action plan tersebut, Turki mulai menggunakan pengungsi sebagai alat kebijakan luar negeri yang memaksa yang digunakan untuk menentang persyaratan Uni Eropa. Turki mulai bertindak sebagai penekan oportunistik dengan menggunakan masalah krisis pengungsi untuk mendapat “keuntungan” dari action plan tersebut. Namun, alih-alih mendapat keuntungan, Turki harus menanggung “beban” pengungsi sendirian untuk menampung dan memberikan bantuan.

This paper discusses the increasingly visible failure of cosmopolitanism in France. Laïcité rules are considered as a form of cosmopolitanism that determines between religion and the State, but currently, laïcité are considered as a "tool" to regulate individuals to regulate themselves with certain political, social, and cultural values adjusted by the State. Islam is the second-largest religion after Christians in France, and this makes Islam a debated subject in France. For several ages, the Government issued a policy to restrain Muslim freedom especially women for use hijab, and recently Government ban the use of the niqab in public spaces. In 2020, President Emmanuel Macron issued a plan to stop for the existence of imams and teachers from 9 Islamic countries to prevent separatism and avoid those who disagree with French values. Keywords  : Cosmopolitanism, Laïcité, Headscarf Affair Policy, Islam.