This research aims to provide a description that the emergence of resistances which committed by Muslim Rohingya in Burma-Myanmar is a result of discriminatory policy. Where there are differences pattern of resistance which carried out during 64 years or two periods of the government, namely Military Junta and Democratic Transition era. This research was based on cases of discrimination against Muslim Rohingya in Burma-Myanmar. Cases about discrimination which Muslim Rohingya accepted could be the basis of their resistance. Their resistance is not just physical but also tended to be subjective. The pattern differences factor is signaled caused by the change in government or an era. Besides, the majority reported news showed about their suffering, not about what have they done responding the policy or discriminatory treatment against them.

Kompleksitas yang terjadi dalam studi Hubungan Internasional telah membawa kita untuk dapat melihat secara lebih jauh mengenai isu-isu internasional yang terjadi. Isu kemanusiaan mencakup tentang kekerasan berbasis gender yang memunculkan agenda-agenda baru dalam menghadapi konflik yang terjadi dalam dunia internasional. Eksploitasi dan kekerasan seksual menjadi umum terjadi terutama terhadap perempuan. Kekerasan seksual berbasis gender dapat merusak kesehatan baik fisik dan mental, martabat, keamanan dan otonomi para korbannya, namun tetap terselubung dalam budaya diam. Berbagai macam faktor mendasari tentang bagaimana kekerasan berbasis gender ini dapat terjadi, salah satunya yaitu tentang penyalahgunaan kekuasaan seseorang atau suatu kelompok dimana hal ini menjadi kritik dari teori feminisme radikal. Penyalahgunaan kekuasaan ini juga terjadi di Suriah dimana praktek eksploitasi seksual terjadi pada perempuan Suriah hanya demi mendapatkan bantuan kemanusiaan.