Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi pembangunan serta apa saja yang menjadi faktor penghambat Badan Pengusahaan (BP) Karimun dalam mengelola, mengembang dan juga melaksanakan pembangunan di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun. Fenomena yang ditemukan dalam penelitian ini yaitu BP Karimun masih megalami berbagai kendala terutama dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur di kawasan seperti jalan, pelabuhan, sumber air bersih, lahan untuk lokasi industri, pergudangan, dan lain sebagainya. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode Deskriptif Kualitatif. Dalam penelitian ini data dikumpulkan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Lokasi penelitian di Kantor Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Pembangunan Di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun sudah berjalan cukup baik dilihat dari faktor komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. Kemudian ditemukan bahwa sumber anggran sebagai faktor penghambat dalam implementasi. Rekomendasi dalam penelitian ini adalah anggaran BP Karimun harus lebih ditingkatkan, penambahan sarana dan prasarana serta penempatan pegawai BP Karimun harus ditempatkan sesuai bisang dan keahlian. Kata kunci: Implementasi, rencana strategis, perdagangan bebas, pelabuhan bebas

Belum tercapainya kinerja aparat sesuai dengan apa yang di inginkan disebabkan kurang disiplinnya aparat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan tupoksi yang dimiliki dan sesuai aturan-aturan yang ada dan berlaku. Dari hasil pengamatan penulis terhadap tingkat kehadiran aparat, dimana adanya ketidak patuhan sebagian aparat terhadap aturan tata tertib seperti datang dan keluar kantor tidak sesuai waktunya dan meninggalkan kantor tanpa meminta izin kepada pimpinan sehingga berdampak pada adanya waktu lembur untuk menyelesaikan tugas-tugas ataupun pekerjaan yang tertunda. Belum maksimalnya tingkat kinerja dan masih rendahnya tingkat disiplin pegawai tersebut karena iklim pekerjaan tersebut belum mempunyai pekerjaan sesuai dengan bidang tugas atau sesuai kemampuannya. Camat sebagai penguasa pemerintah kecamatan berupaya untuk lebih meningkatkan perannya agar kecamatan Buru yang relatif masih berumur muda tidak kalah bersaing dengan kecamatan-kecamatan lain yang sudah lama. Oleh karena itu masyarakat mengharapkan dalam kepemimpinan Camat Buru yang baru dapat lebih meningkatkan perannya didalam meningkatkan efektifitas kerja aparat kecamatan. Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa 5 indikator yang diteliti yaitu Bimbingan, Supervisi, Konsultasi, Pemberian Pedoman, dan fasilitasi dengan 2 orang responden diperoleh tanggapan responden yang menyatakan baik dengan skor 1176, kemudian responden yang menyatakan cukup baik skornya 400, dan yang menyatakan kurang baik skornya 125. Dengan demikian secara keseluruhan dapat diketahui bahwa Pembinaan Pegawai di Kecamatan Buru Kabupaten Karimun mendapatkan jumlah skor rata-rata 340,2 dan dinyatakan dalam kategori “Baik”.

This research aims to analyze the management of public services based on information systems in the New Normal era in Karimun Regency after a year of running and its inhibiting factors. This research uses qualitative methods with data collection techniques in the form of in-depth interviews and observations. The object of the study is UPT-PPD Samsat Karimun Karimun Karimun Regency and the taxpayer community. The results showed that public service management based on E-Samsat information systems has not shown significant benefits, both for increased motor vehicle tax revenue and for ease of administration. The main factor of inhibition found is that E-Samsat is not a fully full online system, still lack socialization of E-Samsat to the community, and the habit of using formal or informal intermediary services that are still more popular with the public. As a recommendation, for the achievement of the goal of innovation of better E-Samsat information system, the Regional Revenue Agency cooperates with SAMSAT and the Relevant Police to improve E-Samsat into a fully online system, especially in the procedure of payment of motor vehicle taxes, further promote the socialization of E-Samsat to the community, and increase positive disposition among E-Samsat service officers to support success in the challenges of public service management. sis information systems in the New Normal era.

Free Trade Zone and Free Port (KPBPB) is one of the National Strategic Areas in Riau Islands Province.  The Affirmation of Karimun  Regency to become KPBPB is elaborated in Government Regulation Number 40 of 2017 concerning Amendment to Government Regulation Number 48 of 2007 concerning KPBPB. The implementation of the KPBPB in Karimun Regency has been going on for almost 12 years, but the implementation encountered a variety of obstacles so that the implementation of the KPBPB has not been able to run effectively. The purpose of this research is to determine the implementation and the factors that influence the implementation of government regulation number 40 of 2017 concerning KPBPB in Karimun Regency, this research was carried out at BP Karimun's office. The type of research used was descriptive qualitative, and analyzed data using Interactive Model analysis techniques from miles huberman. Based on the results of the study it can be concluded that the analysis of the preparation of the implementation of Government Regulation number 40 of 2017 concerning changes to government regulation number 48 of 2007 concerning the KPBPB in Karimun Regency has been going well, judging by the factors of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. In addition its strategic location, however it is felt there are still a few deficiencies here and there including the still fat organizational structure of BP Karimun.