Learning process is part of the E-Procurement courses curriculum in Information Systems Study Program at Widyatama University. All this time, in the face-to-face method of learning process, students have not been able to optimize the mastery of knowledge and skills as expected. One of the things that the Information Systems Study Program did to optimize said mastery is applying the blended learning program in e-Procurement courses. This study uses mixed method evaluation approach in evaluating various stages of the process to implement a blended learning program. Meanwhile, the evaluation method used consists of 2 parts of the model namely 1) CIPP, an evaluation carried out on context, input, process, and product, 2) The Flashlight Triad, an evaluation of activities that utilize information technology online. As the final result of evaluating the implementation of blended learning based on observations and research that has been done, there is an optimization of the increase in mastery of students' knowledge and skills, after conducting various activities that are conditioned on face-to-face activities combined with online ones. The results of this evaluation mean that a well-conditioned blended learning program can influence students in terms of motivation, therefore mastering the knowledge and skills of a course can be optimized through the student learning experience.

The high demand of apartment for people living in the cities makes the property agencies to compete each other in selling their units with various amenities. However, media promotion is needed by the agencies to spread the detailed information regarding the apartments. 3D Technology is one of the options that can be used. The establishment of promotion application with 3D can be considered to be effective and efficient, because it can support much more detailed information toward people with its presentation. So potential buyers are interested in the products offered. With the current technological development, the merging of the visualization of 2D image objects can produce a 3D virtual object form one of them by using Augmented Reality technology. With the help of the open-source mobile devices that is Android. That way can facilitate the user to know the form of the apartment and the facilities that have been provided.

Desa merupakan bagian terkecil dari pemerintahan, sehingga pelaksanaan berbagai kinerja wajib merujuk pada aturan yang berlaku dipemerintahan. Salah satu hal yang menjadi kewajiban dari suatu desa, bahwa perlu secara tranparan menunjukkan kinerjanya pada masyarakat di desa bersangkutan. Hal ini tidak lain untuk memberikan berbagai informasi yang perlu diketahui oleh masyarakatnya pada saaat akan mengurus berbagai kebutuhan dan mewajibkan adanya persetujuan atau pengakuan dari desa sebagai bentuk otoritas di pemerintahan tersebut. Kinerja lain yang sangat penting dikelola oleh aparatur desa, yakni pelayanan surat keterangan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat desa. Berbagai jenis surat keterangan tersebut tentunya akan menjadi salah satu persyaratan bagi masyarakat untuk menyelesaikan urusannya yang memang seringkalai meminta pernyaaan surat keterangan dari desa. Sistem informasi pelayanan merupakan sistem yang mempunyai peran sangat penting dalam pemerintahan dan pembangunan penyelengaraan data kependudukan yang diarahkan pada pemenuhan hak dari setiap warga negara. Sejalan dengan arah penyelengaraan pendataan kependudukan, maka pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagai sub pilar kependudukan perlu ditata dengan sebaik-baiknya, agar dapat memberikan manfaat dalam perbaikan pemerintahan dan pembangunan, dimana pengelolahan data penduduk merupakan tanggung jawab Pemerintahan Kabupaten/Kota, dalam pelaksanaanya diawali dari Rt/Rw/Desa dan Kecamatan selaku ujung tombak pendataan penduduk. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka akan dibangun sistem informasi pelayanan desa berbasis digital. Sistem Informasi pelayanan yang akan digunakan dalam lingkup Desa Ciwaruga Kecamatan parongpong Kabupaten Bandung Barat.

Perubahan tingkat pengetahuan peserta didik dapat diketahui dengan hasil yang dapat dibuktikan, salah satunya melalui pengujian tertulis untuk mendapat nilai akhir. Fenomena kemampuan peserta didik yang telah lulus dari perguruan tinggi dan mempunyai kapasitas pengetahuan dari proses pembelajaran selama perkuliahan, ternyata tidak cukup membantu untuk menyelesaikan permasalahan di dunia kerja. Pendidikan yang diamanatkan oleh pemerintah dalam perundang-undangan, secara jelas memberikan kemudahan dan kebebasan penyelenggaraan pendidikan dalam melaksanakan proses pembelajaran dan diarahkan pula perubahan perilaku dan pengetahuan secara permanen. Disamping itu pula pelaksanaan proses pembelajaran tidak hanya dapat dilakukan di ruang kelas sebagaimana biasanya, namun boleh pelaksanaannya di mana saja. Bila melihat amanat dari pemerintah tersebut, maka kebijakan yang digulirkan oleh Kemendikbud-Ristek dalam bentuk merdeka belajar kampus merdeka (MBKM) sangatlah relevan. Adapun permasalahan yang muncul dalam penerapannya, seperti: 1) Belum adanya kebijakan pimpinan dari perguruan tinggi, 2)  Sosialisasi yang perlu dilakukan, 3) Bagaimana bentuk kerjasama dengan pihak eksternal, 4) Bagaimana persyaratan dan pelaporan yang diperlukan mahasiswa MBKM, 5) Bagaimana revisi kurikulum, 6) Bagaimana pemilihan dosen pembimbing, jika mahasiswa tidak sesuai tempat MBKM dengan bidang keilmuannya, 7)  Bagaimana penyesuaian rekognisi dengan mata kuliah, 8) Bagaimana pelaporan data ke PDDIKTI bagi mahasiswa yang mengikuti MBKM. Hal-hal tersebut yang akan menjadi bahan evaluasi penerapan MBKM.

No abstract