This article aims to identify the role of law in the protection of personal data and how to deal with violations of consumers' personal rights. The problem is focused on providing legal protection in electronic transactions, and how the role of law in Indonesia in handling cases of consumer privacy violations when transacting electronically, and also emphasizing strict sanctions against privacy data violations in accordance with applicable regulations. In order to approach this problem, theoretical references are used from legal protection theory, consumer protection theory, contract theory, communication privacy management theory and information theory. The data were collected through the study or review of literature books and analysed qualitatively. This study concludes that the importance of optimizing regulations to enforce the law in the event of a failure or leakage of personal data electronically; and the provision of public outreach to increase individual awareness of the importance of protecting personal data and that it should be kept confidential; and also, the completion and ratification of the Personal Data Protection Bill which cannot be delayed any longer.

Medical record is a file that contains records and documents about the patient's identity, examination, treatment, actions and other services that have been provided to patients. This study aims to determine the legal arrangements regarding the medical record, to find out law enforcement against the Public Relations of Langsa Public Hospital publish patient medical records in online media and to find out the obstacles and efforts made in law enforcement against the Public Relations of Langsa Public Hospital that open patient medical records. The method used in this study is normative and empirical juridical. 1) In medicine, it is not permissible for a doctor or employee of a public hospital to open a medical record through the Public Relations media of Langsa Regional Hospital according to Law Number 29 of 2004 Article 51. 2) Law enforcement against someone who opens a medical record at Langsa Regional Hospital is considered ineffective because law enforcement officials in this case are not serious in handling cases that should be prosecuted. 3) Obstacles in law enforcement in Langsa Regional Hospital, namely that there are still overlapping laws by the police so that law enforcement cannot be carried out fairly and the efforts made in law enforcement against Langsa Regional Hospital that open medical records by means of supervision and coordination between leadership and staff in hospitals Langsa.Keywords: Law Enforcement, Medical Records, Media

No abstract

SARA merupakan hal yang sangat sensitif di kalangan individu atau kelompok masyarakat, yang dapat menimbulkan konflik yang menimbulkan perpecahan, khususnya di Indonesia yang terkait dengan konflik SARA. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yang didasarkan pada bahan hukum utama asas-asas hukum yaitu yang berkaitan dengan hukum. Dan sifat penelitian menggunakan analisis deskriptif, dimana penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tindakan yang kejahatan informasi yang tidak benar sehingga menimbulkan rasa kebencian kepada suku Batak baik yang dilakukan terhadap individu atau kelompok tertentu. masyarakat. Dalam kasus ini terdakwa terbukti bersalah dan melakukan penyebaran penyebaran informasi palsu di media sosial.

Munculnya wabah virus corona pada pada akhir tahun 2019 di Wuhan, China menimbulkan rasa takut bagi setiap orang, mengingat karena infeksi virus ini menyebabkan ganguan ringan pada system pernafasan, infeksi paru-paru berat, hingga kematian. Penyebaran yang sangat cepat dan meluas sampai ke Negara kita Indonesia telah bayak menimbulkan korban di kalangan masyarakat bahkan angka kematiannya terus bertambah. Penyebaran yang masih melalui droplet dan menular melalui salaman, atau melalui benda yang tersentuh orang terkena wabah, oleh perintah yang di upayakan pencegahan dan menghambat lajunya penyebaran covid19 dengan memakai masker, mencuci tangan dengan sabun atau menggunakan hand sanitaizer dan jaga jarak, selain itu membuat berbagai peraturan untuk mencegah dan memutus mata rantai penyebaran virus covid 19. Akibat mobilitas manusia, di dalam perjalanan baik darat, laut maupun udara, dengan menerbitkan surat edaran No. 12 Tahun 2021 tentang ketentuan perjalanan dalam negeri, dalam masa pademi cororna virus 2019. Berbagai syarat yang harus dipatuhi berdasarkan ketentuan itu didalam melakukan perjalanan, terutama perjalanan udara denagan menggunakan pesawat udara, maka setiap penumpang diwajibkan membawa surat hasil negative rapid test RT- PCR yang sempelnya di ambil 3x24 jam, sebelum keberangkatan atau hasil negative rapid test antigen yang sampelnya di ambil kurun waktu 2x24 jam sebelum keberangkatan, hasil negatif pemeriksaan rapid test PCR maupun antigen di ambil dari klinik kesehatan maupun rumah sakit. Kebutuhan atas kewajiban hasil rapid test RT-PCR maupun rapid test Antigen untuk keberangkatan dengan menggunakan pesawat udara di bendara Kuala Namu disalah gunakan oleh oknum klinik Kimia Farma Diagnostik untuk mencari keuntungan pribadi, stik yang di pakai hasil daur ulang ini sangat membahayakan bagi pengguna berikutnya. Perbuatan pidana ini di bongkar Direktorat Reserse criminal khusus Polda Sumatra Utara, dan saat ini dilakukan penyidikan dan kepenyelidikan dengan persangkaan pelanggar Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang kesehatan JO Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.