The existence of a Notary in terms of making a credit agreement deed in this LPD, is of course very helpful for the indigenous people in Bali as the customer of the LPD to guarantee legal certainty for the guarantee given to the LPD until the credit provided can be repaid by the customer. If there is already a governance arrangement based on customary law that has legal certainty, then all forms of credit transactions in the LPD, including those related to the binding of credit guarantees, should follow the applicable mechanism as long as it does not conflict with applicable law in the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia. For this reason, it is important to create a customary court to accommodate changes in LPD governance if they have been changed in accordance with customary law. Basically, lending by the LPD is given to anyone who has the ability to repay on condition that it is through a credit agreement between the LPD and krama desa pakraman. LPD lending follows generally accepted credit procedures with some adjustments that emphasize its existence as belonging to the village of Pakraman.

This research aims to provide an understanding of the determination to cancel a child's birth certificate that can potentially violate children's human rights. So that the role of judges as a judicial institution is needed to protect children's rights as it should. Marriage registration is merely an administrative action and does not affect the validity of the marriage. Errors in marriage registration should not necessarily affect the status of the child's position. Because after all, birth certificates are issued by the state to protect and provide legal certainty over the child's status. This research used a typology of research with a prescriptive form and then normative juridical research methods with secondary data derived from laws and regulations relating to child protection. In conclusion, legal action to cancel a child's birth certificate due to legal defects in a marriage can be said to be an action that is contrary to the principle of the best interests of the child, therefore it is fitting that the application for annulment of a child's birth certificate be properly considered by the panel of judges who act as an extension of the state in the judicial field.

Peralihan hak atas tanah dapat dilakukan dengan berbagai cara, dan salah satunya adalah dengan jual beli. Menurut Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, jual beli tanah harus dilaksanakan di hadapan seorang Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) berdasarkan akta autentik. Lalu peralihan hak atas tanah akibat dari jual beli tersebut harus didaftarkan, agar dapat terdaftar atas nama pembeli sebagai pemilik yang baru, dan pembeli dapat memperoleh sertipikat tanah sebagai bukti kepemilikan yang kuat. Dengan demikian, kepastian hukum dalam bidang pertanahan dapat terjaga. Namun pada kenyataannya, masih banyak tanah yang jual belinya dilakukan di hadapan kepala desa berdasarkan akta di bawah tangan. Sehingga muncul pertanyaan mengenai keabsahan dan kepastian hukum dari jual beli yang dilakukan sedemikian. Penelitian ini adalah penelitian doktrinal, dan dilakukan melalui studi kepustakaan. Penelitian ini menunjukkan bahwa jual beli tanah berdasarkan akta di bawah tangan di hadapan kepala desa adalah sah jika memenuhi persyaratan dan tata cara yang diatur dalam Surat Edaran MA-RI Nomor 04/Bua.6/Hs/SP/XII/2016. Kepastian hukum dari jual beli berdasarkan akta di bawah tangan di hadapan kepala desa memang masih kurang dan lebih rawan sengketa, jika dibandingkan dengan jual beli berdasarkan akta autentik di hadapan PPAT. Namun hal tersebut ada solusinya, yaitu dengan cara mendaftarkan peralihannya berdasarkan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa perbedaan tanggung jawab Cyber Notary dan Notaris berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris (UUJN) terhadap perbuatan akta yang didasari oleh pemalsuan identitas dalam proses pembuatan akta otentik yang dibuatnya serta dampak hukum apa yang akan terjadi atas keabsahan akta yang dibuatnya tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam analisa perbandingan ini adalah metode pendekatan yuridis normatif yang dimana mengkaji peraturan perundang-undangan dan teori-teori hukum yang berkaitan dengan pembahasan dalam analisis ini. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang menggunakan dan menganalisis norma-norma hukum tertulis yang berupa  undang-undang, buku-buku, tesis, jurnal, serta literatur perpustakaan yang berkaitan dengan kewenangan dan tanggung jawab Notaris untuk membuat akta otentik berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas UUJN, Pasal 15. Dalam melaksanakan kewenangannya, Notaris dilarang melanggar kewajiban yang diatur di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014. Terutama apabila  akta yang dibuat Notaris merugikan pihak yang memiliki kepentingan atas akta yang dibuat oleh Notaris itu sendiri, sehingga dapat diketahui pertanggungjawaban Notaris.

No abstract