Penelitian ini mengkaji Pendidikan Kewarganegaraan pada jenjang pendidikan tinggi yang memiliki posisi dan peran yang strategis dalam membangkitkan perasaan kebangsaan Indonesia dan cinta tanah air Indonesia (dalam konteks nilai dan moral Pancasila, nilai dan komitmen Bhineka Tunggal Ika, komitmen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan memiliki komitmen ber-Negara Kesatuan Republik Indonesia) pada setiap mahasiswa (generasi millenial). Di lain pihak representasi Pendidikan Kewarganegaraan harus sesuai dengan karakteristik dari mahasiswa (generasi millenial). Sehingga tulisan ini akan merepresentasi Pendidikan Kewarganegaraan pada jenjang pendidikan tinggi dilihat dari perspektif generasi millenial. Hal ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana persepsi mahasiswa serta penilaian mahasiswa terhadap mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survey jenis deskriptif, dimana informasi dikumpulkan dari responden dengan menggunakan kuesioner melalui google form. Metode survei jenis deskriptif akan mencari tahu terkait representasi Pendidikan Kewarganegaraan di Universitas Pendidikan Ganesha dengan menggunakan 75 responden mahasiswa. Hasil penelitian menunjukkkan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan memiliki posisi dan peran yang sangat penting (70,7%) dan masih diminati (50,7%) oleh mahasiswa (generasi millenial). Namun media pembelajaran (66,7%) masih perlu disesuaikan dengan karakteristik generasi millenial yang cenderung menggunakan teknologi. Media pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan juga perlu mengkombinasikan antara teknologi dengan nilai-nilai budaya masyarakat sebagai benteng penyanggah dampak globalisasi. Nilai budaya sebagai benteng penyanggah dampak globalisasi dimaksudkan agar generasi millenial dapat menyaring nilai dan budaya luar terutama yang tidak sesuai dengan nilai dan budaya Indonesia.

Secara naluriah manusia mendambakan Pemilu yang harmoni dan adil dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Tidak ada harmoni tanpa keadilan. Keadilan melahirkan harmoni, dan sebaliknya, harmoni mensyaratkan sekaligus memperkuat tumbuh suburnya keadilan. Namun, fenomena disharmoni dan ketidakadilan dalam Pemilu begitu sulit dihilangkan. Dominasi hawa nafsu terhadap akal, benturan kepentingan individu dan kelompok, kesenjangan sosial ekonomi, kepentingan politik, penegakan hukum diskriminatif, dan kepentingan nasional subyektif menjadi faktor penyebabnya. Civic virtue dapat menciptakan Pemilu yang harmoni dan berkeadilan. Sebagai ekspresi psikososial-kultural warga negara, civic virtue mengandung karakter: berkeadaban, bertanggung jawab, integritas, disiplin, peka, terbuka, kompromi, toleran, sabar dan taat, murah hati dan empati, setia pada bangsa dan negara serta komitmen terhadap penegakan hukum dan hak asasi manusia.

The aim of this research is to find out the consensus of the state which is the foundation of Hindu's in Bali and the relationship between the consensus of the state and the values of Hindu spiritual culture in order to realize a harmonious, peaceful, and democratic state life. The method used is an ethnographic method with a qualitative approach. The subjects in this study were civic education practitioners, Hindu religious activist, and cultural practitioners. Data collection technique is using interview techniques semistructured interviews and observation techniques of complete participation. The data analysis technique used in this study is a data analysis technique which consists of three flow of activities that occur simultaneously, namely data reduction, data presentation, conclusion verification. The results of this study are the state consensus that forms the basis for Hindus in Bali, namely Pancasila, the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Bhineka Tunggal Ika, and NKRI. The state consensus has a close relationship with the values of Hindu spiritual culture in the context of realizing a harmonious, peaceful and democratic state life. The first consensus is Pancasila which is likened to the roof that builds the Indonesian nation, the second consensus is the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia as the constitutional basis, the third consensus is the Bhineka Tunggal Ika which functions as the spirit of development of the Indonesian nation, and the fourth consensus NKRI which functions as a fortress of protection, in strengthening the identity of the Indonesian nation.

No abstract