Undang-Undang Perkawinan (UUP) adalah salah satu produk hukum yang dibuat oleh Pemerintah Indonesia. Sebagai negara Hukum, masyarakat Indonesia wajib mematuhi setiap produk hukum yang dibuat. Namun kenyataannya masyarakat banyak yang mengabaikan aturan hukum yang berlaku dan berasumsi bahwa UUP hanyalah aturan dari negara bukan aturan dari Allah SWT yang wajib untuk dipatuhi. Tulisan ini bertujuan membuktikan kewajiban patuh pada Undang-Undang Perkawinan. Penelitian ini menggunakan pendekatan normative. Hasil Penelitian ini membuktikan bahwa dasar wajib patuh pada Undang-Undang Perkawinan adalah sama dengan dasar wajib patuh kepada al-Qur’an, Sunnah dan ulil amri, sebab Undang-Undang Perkawinan merupakan produk hasil ijtihad pemerintah (ulil amri). Ijtihad pemerintah tersebut merupakan wujud dari pemikiran dan kesepakatan seluruh rakyat yang telah diwakili. Sehingga kewajiban patuh kepada UUP tersebut adalah sebagaimana yang diperintahkan Allah SWT dalam al-Qur’an surat al-Nisa’ ayat 58 dan 83.

The purpose of this study is to find out the quality of services and Day-Spa facilities that correspond to user needs, especially Ubud Family Reflexology, De Spa, and Zengarden in Medan. In Medan City, day-spas are located are many located near shopping malls, elite settlements, office complex, and commercial areas. They are widely consumed by office executives, socialite mothers, college students, babies, and toddlers. In designing a spa building, it needs to observe and consider psychological users, especially consumers, it should be noted that facilities and privacy levels in the room are affecting consumer behavior. The research methods use interviewing, observing, and analyzing the document study. The results from this study indicate that day-spa buildings in Medan do not apply standard facilities and spa services.

This research is motivated by increasing people's economic income with the establishment of a swallow's nest business; this research will focus on the contribution of the swallow's nest business to growing people's financial income with the aim of knowing the form of the actual assistance of the swallow's nest business in improving the economy of the people of Sumber Sari Village. Jaya. The population used in this study were all owners of swallow's nest businesses in Sumber Sari Jaya Village, Teluk Belengkong District, Indragiri Hilir Regency, totaling ten people. In comparison, the sample in this study amounted to 9 people using the Purposive Sampling method. The research method used is descriptive qualitative using primary and secondary data sources. In contrast, the primary data sources are obtained directly from the owner of the swallow's nest business. In contrast, the secondary data sources are taken from documents or institutional literacy related to the research conducted. The results of the study that have been carried out show that the swallow's nest business has a reasonably high contribution to increasing people's economic income; this is evidenced by the 55.5% increase in the owner of the swallow's nest business from 2013 to 2019, harvest yields have also increased. Every harvest. Keywords: Contribution, Effort, Improvement, Economy

This study analyzes how the legal force of a physical (sporadic) letter of control over a plot of land. In practice, many owners of a plot of land do not have evidence to prove their property. Control over a plot of land without the support of written evidence will affect its ownership and transfer of land rights to other parties, and can even lead to disputes in court. This research only focuses on normative legal research (normative juridical), namely research that focuses on studies of documents from various primary data such as judges' decisions, laws and regulations, expert opinions and others. Meanwhile, the data collection technique was carried out by collecting primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. According to the results of the study, it is known that the Statement of Physical Control of Land (Sporadic) has perfect legal force such as an authentic deed, if the sporadic has been tested for truth and has been proven in front of the court, even sporadic is in accordance with the facts revealed in court. The parties who signed in the Sporadik confirmed their signatures and were confirmed by the signatures of the Village Head (KeuchikGampong) and the Camat as the local District Head.

Kesadaran pajak oleh warga negara ini perlu diedukasi sedemikian rupa, terutama melalui institusi pendidikan. Hal ini dimungkinkan karena salah satu fungsi pajak adalah untuk penyediaan fasilitas pendidikan yang memadai. Dalam hal ini, pasal 3 Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warganegara yang demokratis serta bertanggungjawab”. Tulisan tentang edukasi kesadaran pajak ini selain sebagai sumbangan pemikiran teoritis dalam khasanah ilmu pengetahuan terkait dengan perpajakan secara umum, secara khusus tulisan ini bertujuan untuk: (1) Memberikan pengetahuan tentang hak dan kewajiban warganegara, (2) Memberikan pengetahuan tentang kesadaran hukum warganegara, dan (3) Memberikan pengetahuan tentang kesadaran untuk membayar pajak warganegara. Edukasi kesadaran pajak dapat dibelajarkan melalui mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) karena tujuannya adalah menanamkan pengetahuan kewarganegaraan (civic knowledge), sikap kewarganegaraan (civic disposition), dan keterampilan kewarganegaraan (civic skills). Kesadaran membayar pajak dari warganegara ini sangat ditentukan oleh kesadaran hukumnya, sehingga warga negara menaatinya. Kesadaran pajak ini perlu terus ditumbuhkembangkan, terutama kepada generasi muda (mahasiswa) sebagai pemegang estafet pembangunan nasional yang berkelanjutan (sustainable development). Dimana, pajak yang dipungut merupakan devisa negara yang akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan nasional.