E-commerce poses a challenge to establishing a viable tax system.  The Indonesian Directorate General of Taxes have yet to establish a viable data collection system on the number of active e-commerce business persons and how much they earn annually.  The main question to be discussed here is how tax income regulation in Indonesia responds to e-commerce activities, taking into consideration the existing self-assessment system? The author shall attempt to answer this question by using a juridical normative approach. This research leads to one recommendation, i.e. to improve government revenue from e-commerce tax in Indonesia a rule should be established obligating e-commerce actors to obtain certificate of reliability (trust mark). This will improve government and public monitoring capability.

This paper discusses the imposition of penal-administrative sanctions to recalcitrant tax payers. Stress shall be given to the importance of legal (penal-administrative) AbstrakTulisan ini menelaah penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pajak. Pentingnya sanksi di bidang hukum pajak adalah sebagai pencegahan upaya penghindaran pengenaan pajak dan mendorong penerimaan Negara dari pajak. Telaah kritis akan diberikan pada ketentuan umum dan mekanisme penjatuhan sanksi pada wajib pajak berdasarkan Undang-Undang No. 28 tahun 2007 (ketentuan umum dan tata cara perpajakan). Perhatian khusus akan diberikan pada kesepakatan untuk menghentikan penyidikan (oleh jaksa agung atas permintaan menteri keuangan) dengan syarat wajib pajak membayar lunas nilai pajak terhutang ditambah denda administratif sejumlah empat kali nilai pajak terhutang. Berdasarkan telaahan itu penulis akan menawarkan beberapa gagasan perbaikan dan pengembangan bagi penjatuhan sanksi yang mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat.Kata kunci: pidana pajak; penghentian penyidikan; sanksi administratif pajak; sanksi sosial pajak; sanksi pidana pajak.