<p align="center"><strong>Abstrak</strong></p><p>Perlindungan hukum bagi korban salah satunya memberikan hak restitusi, tidak hanya pada tindak pidana tertentu, tetapi sebagai bentuk distribusi keadilan bagi korban. Keberadaan Undang-Undang yang terkait pemberian restitusi kepada korban telah memberikan aturan untuk perlindungan hukum korban,tetapi pelaksanaan restitusi tersebut kepada korban masih belum banyak diterapkan dan dirasakan oleh korban tindak pidana. Artikel ini hendak menganalisis bagaimana sifat pemberian restitusi dan merumuskan restitusi yang ideal agar dapat memenuhi keadilan terhadap korban tindak pidana. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Hal ini berdasarkan pendapat Peter Mahmud Marzuki bahwa penelitian hukum (<em>legal research</em>) selalu bersifat normatif. Banyak kasus korban tindak pidana tidak mendapatkan restitusi untuk memulihkan keadaannya, baik kerugian material maupun imaterial. Peradilan pidana belum memberikan kepastian atas pemenuhan restitusi. Sehingga diperlukan peraturan khusus mengenai pemberian restitusi dengan model pelayanan dimana korban diberikan pelayanan oleh penuntut umum guna mewakili tuntutan restitusi sehingga menghemat biaya dan meringankan beban korban tindak pidana.</p><p><strong>Kata Kunci: Keadilan; Restitusi;</strong><strong> Korban; Tindak Pidana.</strong></p>

The purpose is conducted to determine the efforts of The Institution of Legal Aid Mega Bintangin providingcivil case legal assistance to poor people. Done with normative and empirical studies, this research is describeddescriptively-analytically. The Institution of Legal Aid Mega Bintang provides legal assistance to poor people free.Loyalty is given to legal aid recipients regardless of ethnicity, race, religion, social status, economic conditions,profession, and so on. Procedure for providing legal assistance is carried out in accordance with applicablestandards. This was done to achieve the rule of law.