ABSTRACT
Regional Minimum Wage, namely Territorial The lowest wage permitted by law is the basic standard carried out by business actors or industry players to provide salaries to workers or workers who work in actual workplaces. Which includes Small and Medium Enterprises (SMEs) are cafes, general traders, the small business sector, sellers (clothing), drug stores and others. The problems studied are how to determine the lowest wage according to the province's decent living needs (KHL), what are the obstacles for small and medium enterprises in providing compensation under low-wage areas, and what is the government's role in implementing the UMR in Medan city? authority to implement regional minimum wages for small and medium enterprises. This study uses a juridical regularization methodology, more specifically by taking stock, researching and investigating and also studying the law as a set of positive guidelines or standards in the whole series of laws governing human existence, utilizing supporting information, especially work regulations, and salary guidelines. take references from books, journals and others related to the issues raised. The duties of public bodies in implementing the regional minimum wages permitted by law have been regulated in Regulation No. 13 of 2003 concerning Manpower.
Keywords: UMR, UKM, MANPOWER OFFICE
ABSTRAK
Upah Minimum Regional yaitu Teritorial Upah terendah yang diizinkan oleh undang-undang yaitu standar dasar yang dilakukan oleh para pelaku usaha atau pelaku industri untuk memberikan gaji kepada buruh atau pekerja yang bekerja di tempat kerja yang sebenarnya. Yang termasuk Usaha Kecil Menengah (UKM) adalah kafe, pedagang umum, sektor usaha kecil, penjual (pakaian), toko obat-obatan dan lain-lain. Masalah yang diteliti adalah bagaimana menentukan upah terendah menurut kebutuhan hidup yang layak (KHL) provinsi, apa hambatan bagi usaha kecil dan menengah dalam memberikan kompensasi di bawah wilayah dengan upah rendah, dan bagaiaman peran pemerintah dalam penerapan UMR di kota medan?. kewenangan dalam melaksanakan upah minimum regional untuk usaha kecil dan menengah. Kajian ini menggunakan metodologi yuridis regularisasi, lebih spesifik dengan mengambil stok, meneliti dan menyelidiki dan juga mendalami hukum sebagai sekumpulan pedoman atau standar positif dalam keseluruhan rangkaian hukum yang mengatur keberadaan manusia, memanfaatkan informasi penunjang, khususnya peraturan kerja, dan pedoman gaji, penelitian ini juga mengambil referensi dari buku, jurnal dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah yang diangkat. Tugas badan publik dalam melaksanakan upah minimum regional yang diizinkan oleh undang-undang telah diatur dalam Peraturan Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Kata kunci : UMR, UKM, DINAS TENAGA KERJA
