Dalam industri konstruksi, kontrak yang memiliki aspek hukum tidak hanya mengikat antara kedua pihak tetapi menjadi acuan dan pengendalian atas pekerjaan yang telah disepakati bersama. Dalam manajemen kontrak, ada kegiatan utama yang harus dilakukan, yaitu: penyusunan dan pembuatan kontrak, kontrak sebagai pedoman kerja (TOR), kontrak sebagai 'pengendalian, administrasi kontrak. Dalam Beautifikasi Proyek Pengadaan Pengecatan Gedung Belakang dan Penataan taman pada Kantor wilayah kementerian Hukum dan Ham NTB sudah berjalan sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Tiap tahapan kegiatan dalam proyek konstruksi perlu diatur secara hukum, peran dan tanggung jawab PPK dalam sebuah proyek pengadaan barang/jasa pemerintah sangatlah krusial baik dari tahapan perencanaan hingga serah terima hasil pekerjaan. Namun tidak dapat dipungkuri masih terdapat kelemahan pada peraturan tersebut ketika pengadaan barang/jasa yang pengerjaannya sederhana tidak dianggarkan untuk pembuatan spesifikasi teknis dimana seorang PPK tidak kompeten pada bidangnya.