Praktik tata kelola pemerintahan yang  baik dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam administrasi publik. Salah satu praktik tata kelola yang baik adalah penyajian laporan keuangan pemerintah yang mencerminkan kondisi sebenarnya, akuntabel dan transparan. Pemerintah, baik pusat dan daerah, diharapkan mampu untuk mengelola keuangan negara/daerah dengan baik dan melaporkan pengelolaan tersebut melalui laporan keuangannya. Dalam rangka dapat menyajikan laporan keuangan yang akuntabel, pemerintah wajib menaati Standar Akuntansi Pemerintahan dan peraturan terkait lainnya. Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual, sebagai pedoman dalam menyusun laporan keuangan pemerintah dalam mempertanggungjawabkan APBN/APBD mengharuskan penerapan  SAP  berbasis  akrual paling  lambat  mulai Tahun  2015.

Sesuai amanat konstitusi, BPK bertugas untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara. BPK bertanggungjawab untuk memastikan bahwa keuangan negara yang digunakan dalam tujuan bernegara telah dipergunakan dan dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel melalui pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Pemeriksaan yang dilakukan BPK diharapkan membantu pemerintah untuk perbaikan kinerja pemerintah pusat maupun daerah dalam mengelola keuangan negara, sehingga pemerintah dapat melaksanakan program -program pro rakyat dengan lebih baik, yang pada akhirnya akan memberikan sumbangsih bagi kesejahteraan rakyat. Jurnal Tata Kelola & Akuntabilitas Keuangan Negara, merupakan jurnal yang diterbitkan BPK, sebagai salah satu bentuk sumbangsih BPK dalam membantu tercapainya tujuan bernegara. Melalui artikel-artikel ilmiah di dalam jurnal ini, diharapkan dapat memberikan gagasan dan ide untuk perbaikan tata kelola dan akuntabilitas keuangan negara, sehingga dapat tercapai kehidupan negara yang semakin sejahtera.

Perjalanan Akuntansi Aset Tetap pada Pemerintah Daerah di Indonesia dan Capital Charging sebagai Wacana Pengembangannya

Perencanaan pembangunan daerah tidak bisa terlepas dari perencanaan pembangunan nasional. Salah satu isu sentral perencanaan pembangunan di Indonesia selama ini adalah lemahnya koordinasi dan sinergi perencanaan pembangunan baik di tingkat nasional maupun daerah. Hal ini memiliki konsekuensi bahwa pemerintah pusat dan daerah perlu meningkatkan koordinasi dan sinergi, sehingga perencanaan pembangunan dapat efektif mendukung pembangunan nasional yang terpadu dan komprehensif dalam mencapai tujuan bernegara.

Seiring dengan perkembangan dan kematangan tata kelola sektor publik, BPK terus mengembangkan kapasitas pemeriksaan dan kelembagaan agar tetap relevan dan terus memberikan nilai tambah dan manfaat bagi rakyat dan para pemangku kepentingan melalui tugas pokok pemeriksaan sesuai konsititusi.Secara bertahap dan terukur, BPK mulai memfokuskan pemeriksaan dari mendorong transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan menuju transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai dengan rencana pembangunan nasional dan tujuan pembangunan yang berkelanjutan. sejalan dengan harapan pemangku kepentingan, rencana strategis BPK ke depan serta menyongsong tahun baru - yang identik dengan harapan baru dan refleksi atas apa yang telah dilakukan selama ini, Jurnal Tata Kelola & Akuntabilitas Keuangan Negara, Volume 1, Nomor 2, Desember 2015 memilih tema "Pemeriksaan untuk Kesejahteraan Rakyat". Tema ini diambil sekaligus untuk lebih meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan arti penting pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan yang berkualitas dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara yang bertujuan untuk membantu mewujudkan kesejahteraan rakyat.