Implementasi Pancasila ke lima dalam menegakkan keadilan dalam pembangunan ekonomi di Indonesia, tidak hanya dilakukan di daerah perkotaan melainkan secara merata di daerah pedesaan juga. Melalui UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwasannya desa memiliki hak untuk membentuk Badan Usaha Milik Desa dalam rangka membangun perekonomian dan mengentaskan kemiskinan masyarakat di desa. Hal ini kemudian sejalan dengan konsep welfare state yang digagas oleh Umer Chapra. Dalam mewujudkan negara yang sejahtera adalah dengan menghapuskan kemiskinan, menyediakan pelayanan sosial, menciptakan pemerataan kekayaan yang adil, membuka kesempatan pekerjaan yang luas dan menjaga stabilitas ekonomi. Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pembangunan ekonomi melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam pandangan Umer Chapra dengan studi kasus BUMDes Amarta di Daerah Istimewa Yogyakarta. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan, diperoleh dari pengumpulan data melalui wawancara dan dianalisis berdasarkan pendekatan penelitian kualitatif Miles dan Huberman. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa terdapat 14 indikator yang sudah sesuai dengan pandangan Umer Chapra antara lain adalah motivasi, keadilan sosial-ekonomi, kemampuan, land reform, pembangunan desa, proliferasi UKM, kepemilikan dan kontrol penuh perusahaan, preferensi konsumen, reformasi keuangan publik, restrukturisasi investasi, menghadapi rintangan, produksi barang kebutuhan pokok, promosi UKM dan membentuk langkah-langkah penting.