<p align="center">ABSTRAK</p><p> </p><p>Gender saat ini menjadi isu lintas bidang yang  diintegrasikan  dalam semua aspek .pembangunan. Gender merupakan  konsep yang mengacu pada perbedaan peran, fungsi, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan, yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat,  implementasi kebijakan pemerintah yang  responsif gender, selalu  memperhatikan perbedaan kebutuhan, pengalaman serta aspirasi laki-laki dan perempuan, disamping itu juga    kesamaan kondisi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya, sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan dan menikmati hasil pembangunan. Salah satu kebijakan yang responsif gender  adalah Undang-Undang  nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang disingkat UUK 13, dan peraturan pelaksananya, di dalamnya mengatur hak-hak/perlindungan kepada  tenaga kerja,  didalamnya juga diatur hak-hak dari tenaga kerja perempuan dan diskriminasi terhadap tenaga kerja perempuan .</p><p> </p><p>Kata kunci :  Penghapusan diskriminasi, tenaga kerja, perempuan, pembangunan</p><p> </p><p>                             ABTRACT</p><p> </p><p>  Gender is currently a cross-cutting issue that is integrated into all aspects of development. Gender is a concept that refers to the different roles, functions, and responsibilities of men and women, which occur as a result of and can change by social and cultural conditions of society, implementation of gender responsive government policies, always paying attention to differences in the needs, experiences and aspirations of men -men and women, besides that, men and women have the same conditions to obtain opportunities and their rights, as human beings so that they are able to play a role and participate in political, economic, socio-cultural, defense and security activities and enjoy the results of development. One of the gender-responsive policies is Law Number 13 of 2003 concerning Manpower, which is abbreviated as UUK 13, and its implementing regulations, which regulate the rights/protection of workers in which the rights of female workers and discrimination against workers are also regulated. women's work.</p><p> </p>  Keywords: Elimination of discrimination, labor, women, development

Latar belakang: jumlah penduduk terbanyak di dunia posisi ke-4 adalah Indonesia. Upaya untuk menekan jumlah pertumbuhan penduduk yaitu dengan program Keluarga Berencana (KB). Secara nasional pengguna KB yang paling banyak adalah KB suntik Depo Medroxy Progesteron Acetate (DMPA) yaitu lebih dari 50% dari jumlah peserta KB aktif. DMPA yang mengandung hormon Progesteron dapat mempengaruhi metabolisme lemak, khususnya lipoprotein. Lama pemakaian kontrasepsi suntik lebih dari 1 tahun akan mengakibatkan ketidak seimbangan hormon estrogen dan progesteron yang berakibat penurunan HDL dan peningkatan LDL sehingga akan meningkatkan kadar kolesterol total. Tujuan: diketahuinya hubungan antara lama penggunaan kontrasepsi suntik DMPA dengan kadar kolesterol total pada akseptor KB DMPA. Metode: jenis penelitian yang digunakan observasional analitik cross sectional dengan jumlah sampel sebanyak 35 responden. Uji statistik yang digunakan adalah uji chi-square dengan tingkat kepercayaan 95%.  Hasil: menunjukan bahwa nilai p sebesar 0,011 (p<0,05). Hal ini berarti bahwa terdapat hubungan antara lama penggunaan kontrasepsi suntik Depo Medroxy Progesteron Acetate (DMPA) dengan kadar kolesterol total pada akseptor KB. Sehingga semakin lama penggunaan kontrasepsi DMPA maka semakin meningkatkan kadar kolesterol. Kesimpulan: terdapat hubungan antara lama penggunaan kontrasepsi suntik DMPA dengan kadar kolesterol total.