Pemerataan perkembangan pembangunan sebagai upaya merealisasikan amanah pembukaan UU 1945 dalam konteks pembangunan nasional. Indikator suksesnya pembangunan didasari model perkembangan pembangunan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi pada kesenjangan sosial akibat pengembangan pembangunan yang tidak tepat sasaran. Penelitian ini memberikan titik fokus sebagai bentuk alternatif dari paradigma terhadap model-model pembangunan didaerah sebagai bentuk kontribusi pembangunan nasional. Peneliti melakukan eksplorasi terhadap model-model pembangunan pada teori-teori terdahulu dengan pendekatan studi kepustakaan yang relevan mengunakan teknik analisis data yaitu analisis kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwasanya ada 4 (empat) fokus alternatif sebagai konstribusi pembangunan nasional pada pengembangan model pembangunan. Pertama, model pembangunan nasional berorientasi pertumbuhan yang mengarah kepada peningkatan perekonomian masyarakat melalui pengembangan sumber daya manusia. Kedua, model pembangunan kebutuhan dasar yang berfokus kepada kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat sebagai bentuk pengetasan kemiskinan serta karakteristik yang harus diterapkan dalam model pembangunan kebutuhan dasar. Ketiga model pembangunan berbasis masyakarat yang artinya pengawasan oleh masyarakat serta proses pembangunan dikehidupan masyarakat yang ada dilingkungannya yang mana setiap individu manusia dan kelompok harus meningkatkan kualitas dalam proses pembangunan.  Model terakhir, atau keempat yaitu model pembangunan kedaerahan yang bertujuan untuk merealisasikan program bersifat otonomi daerah yang berkaitan dengan hak serta kewenangan daerah sesuai kebutuhannya. Kata Kunci : Paradigma, Pembangunan Nasional, Model Pembangunan, Indonesia

Public-private partnership in globalization is utilized as an arena for investment competition in the interests of elites to gain power. Cooperation between private sector and smart community provides benefits to the community through pro-public-mangrove-tourism program. Therefore, it can improve the competitiveness of coastal communities in a sustainable manner. The research explores the optimization of mangrove tourism potential in coastal areas. The object of this research is Public-Private Partnership with a focus on cooperation between the Bintan Resort Company (PT) and Tourism-Awareness Groups (Pokdarwis) in Bintan Mangrove Tourism Optimization by conducting research in Bintan Mangrove, Bintan Regency. The type of this research is descriptive with a qualitative approach. The type of partnership carried out by BRC with the community is Additional, Management and Ownership (Add, Operate and Tansfer-AOT. Agreements that have been designed and agreed to go according to shared commitments and principles, the principle used in this partnership is the principle of empowering where community groups have little potential for their abilities, however, they are hindered by limited capital, marketing and technology, and these weaknesses must be recognized and changed by the empowerment program from the private sector so that the community can play a role and contribute widely in the process of implementing Bintan Mangrove tourism The partnership between PT Bintan Resort Cakrawala and the Tourism Awareness Group in the Public-Private Partnership approach is a partnership between the private sector and the community which uses collaborative dynamics partnership design which is more oriented to community empowerment as a solution for innovation development, creativity for this creative tourism industry.Keywords:  private, tourism, mangrove, collaborative  ABSTRAK Public-private partnership di era globalisasi ini dimanfaatkan sebagai arena pertarungan investasi kepentingan para elit untuk mendapatkan dan melanggengkan kekuasaan. Dalam konteks ini adalah kerjasama yang dilakukan private sector dengan smart community memberikan manfaat kepada masyarakat melalui program-program wisata mangrove yang pro-publik sehingga dapat meningkatkan daya saing masyarakat pesisir secara berkelanjutan.. Penelitian ini juga mengeksplorasi pengoptimalan potensi wisata mangrove di daerah pesisir. Objek penelitian ini adalah praktek public-private partnership dengan fokus kepada kerjasama antara Perseroan Terbatas (PT) Bintan Resort Cakrawala dan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dalam Pengoptimalan wisata Bintan Mangrove dengan  melakukan penelitian di Bintan Mangrove, Kabupaten Bintan. Penelitian ini berjenis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Tipe kemitraan yang dilakukan BRC bersama masyarakat adalah Tambahan, Kelola dan Alih Milik (Add, Operate and Transfer-AOT. Kesepakatan yang telah dirancang dan dsepakati berjalan sesuai dengan komitmen dan prinsip bersama, maka  prinsip yang digunakan dalam kemitraan ini adalah prinsip pemberdayaan (empowering) dimana kelompok masyarakat tidak sedikit memiliki potensi atas kemampuan yang dimiliki. Namun, terhalang pada keterbatasan modal, pemasaran dan teknologi. Kelemahan tersebut harus diakui dan diubah dengan adanya program pemberdayaan dari pihak swasta sehingga masyarakat dapat berperan dan berkontribusi secara luas dalam proses pelaksanaan wisata Bintan Mangrove. Kemitraan antara PT Bintan Resort Cakrawala dan Kelompok Sadar Wisata dalam pendekatan public-private partnership yaitu kemitraan antara sektor swasta dan masyarakat dimana menggunakan desain kemitraan collaborative dynamics dimana lebih berorientasi pada pemberdayaan masyarakat sebagai solusi untuk pengembangan inovasi, kreativitas untuk industri wisata kreatif iniKata Kunci: privat, wisata, mangrove, kolaboratif.

The focus of the discussion in this paper will examine leadership theoretically and case studies are seen as an important element in bringing stakeholders to direct them to carry out collaborative processes or what we call Facilitative Leadership. But this concept of leadership is not a traditional leadership concept that has been known. Jokowi-Jusuf Kalla's leadership contains the agenda of the Agrarian Reform which starts from the regions and villages. In the Nine Priority Agenda, also known as Nawacita, it was stated that agrarian reform in the form of direct pledging guarantees legal certainty in land ownership rights, resolving land disputes and opposing the criminalization of the resumption of community land rights. It is interesting to study how the correlation of the National Agrarian Reform Program by the Government of President Joko Widodo is if we relate it to the concept of facilitative leadership.

The The focus of the discussion in this paper will examine leadership theoretically and case studies are seen as an important element in bringing stakeholders to direct them to carry out collaborative processes or what we call Facilitative Leadership. But this concept of leadership is not a traditional leadership concept that has been known. Jokowi-Jusuf Kalla's leadership contains the agenda of the Agrarian Reform which starts from the regions and villages. In the Nine Priority Agenda, also known as Nawacita, it was stated that agrarian reform in the form of direct pledging guarantees legal certainty in land ownership rights, resolving land disputes and opposing the criminalization of the resumption of community land rights. It is interesting to study how the correlation of the National Agrarian Reform Program by the Government of President Joko Widodo is if we relate it to the concept of facilitative leadership.