The Papuan People's Assembly (Majelis Rakyat Papua-MRP) is a cultural representation of the Papuan people, which has an important role in protecting the rights of the Papuan people in the fields of customs and culture, empowering women, and religious harmony. So far, the authority of the MRP is quite limited because it is not supported by a strong legislative function. In 2021, the Papua Special Autonomy Law, which has been in effect since 2001, underwent significant changes. In this study, we conclude that the amendment to the Special Autonomy Law for Papua does not reflect the aspirations of the Papuan people, especially the consideration of strengthening the MRP institution. We also provide several reasons why the MRP institution should be strengthened so that changes to the Papua Special Autonomy Law can benefit the province of Papua.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana persetujuan Majelis Kehormatan Notaris (MKN) terkait pengambilan minuta akta dan pemanggilan Notaris dalam pemeriksaan perkara perdata, dan bagaimana tanggung jawab Notaris saat memberikan keterangan di pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata, terkait hak ingkar dan rahasia jabatan Notaris. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini metode yuridis normatif, artinya suatu penelitian yang bertumpu pada peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konsep (conseptual approach) dengan ditopang studi kepustakaan relevan dengan permasalahan dibahas kemudian dianalisis dan disimpulkan dalam penulisan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang mekanisme pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris dalam pemeriksaan perkara perdata di Pengadilan, dapat disimpulkan bahwa untuk kepentingan proses peradilan, para pihak ataupun hakim, terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris. Di samping itu, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris, pengaturan tentang kedudukan Notaris sebagai tergugat atau turut tergugat dalam perkara perdata tidak disebutkan secara tegas. Beberapa hal penting yang mengatur pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris sebagian besar hanya mengatur tentang kedudukan Notaris sebagai saksi atau tersangka dalam perkara pidana. Berkaitan dengan tanggung Jawab notaris dalam pemeriksaan perkara perdata di pengadilan terkait rahasia jabatan dan hak ingkar notaris dalam meemberikan keterangan di pengadilan oleh Notaris terkait akta yang dibuatnya bersifat fakultatif, walaupun pada akhirnya keputusan akhir dari pemberian izin tersebut didasarkan kepada pertimbangan Majelis Kehormatan Notaris, ataupun juga berdasarkan keputusan hakim yang mewajibkan Notaris memberikan keterangan di pengadilan sehingga hak ingkar Notaris yang berkaitan dengan sumpah jabatan Notaris menjadi berakhir. Dalam kondisi yang demikian, Notaris harus mendapatkan perlindungan hukum atas keterangan yang diberikannya, termasuk bebas dari sanksi hukum yang mengatur tentang rahasia jabatan

In the process of drafting regulations, transitional provisions are used in order to overcome the legal vacuum, legal certainty, legal protection, and regulate other matters of a transitional nature. In terms of nomenclature, transitional provisions are referred to by different terms but are considered to have the same meaning. However, the terms of the transitional provisions have certain differences. This study aims to answer the nature of the transitional provisions in every formation of legislation, as well as the status of meaning between the terms “Ketentuan Peralihan” and “Aturan Peralihan” which have the same meaning status in the system of forming legislations. The results of this study indicate that the preparation of the “Transitional Provisions” material in the Appendix to Law Number 15 of 2019 is not adequately used in the preparation of “Aturan Peralihan” in the constitution. This is because the essence of the preparation of transitional provisions in the constitution is not only in order to overcome the legal vacuum, legal certainty, legal protection, and regulate other matters of a transitional nature, but also because of the transfer of power.