Apabila dalam suatu perkawinan telah terjadi percampuran harta bersama dengan harta bawaan maka apabila terjadi perceraian sering terjadi masalah pembagian harta bersama. Suami atau isteri dapat bertindak mengenai harta bersama atas persetujuan kedua belah pihak, sedangkan mengenai harta bawaan masing-masing suami/isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Adapun hak suami dan isteri untuk mempergunakan atau memakai harta bersama dengan persetujuan kedua belah pihak secara timbal balik. Akan tetapi untuk membuktikan pemilikan harta bersama sangatlah sulit. Hal ini terjadi karena tidak semua barang terdapat tanda bukti hak atas harta tersebut. Terkadang tertera hanya nama satu pihak, namun tidak menutup kemungkinan harta tersebut kenyataanya dimiliki bersama oleh suami isteri. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, penelitian yang didasarkan pada penelitian kepustakaan atau penelitian data sekunder untuk memahami bahan-bahan hukum yang mencakup teori-teori hukum, azas-azas hukum, kaidah-kaidah hukum dan peraturan perundangan lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dalam tesis. Negara memberikan perlindungan hukum terhadap harta bersama terdapat dalam Pasal 35 Ayat (1) Undang-undang Perkawinan sedangkan harta bawaan terdapat dalam Pasal 35 Ayat (2) Undang-undang Perkawinan. Harta bersama dengan harta bawaan dapat dipisahkan sepanjang tidak ada ketentuan lain dari para pihak. Harta bersama dengan harta bawaan harus dipisah dengan didukung surat-surat berharga mengenai harta tersebut. Hakim memutuskan perjanjian yang sudah sesuai dengan hukum perjanjian dengan mengkaitkan dengan syarat perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata tentang ditentukan syarat sahnya suatu perjanjian.

Inheritance law is part of civil law as well as part of family law. it regulates the transfer of assets left by someone who dies and the consequences for the heirs in family relations or with third parties. In one case, a marriage that was not recorded was invalid. The results of the study concluded that the consequences of marriage were not recorded as marriages that were never considered to exist. What was the legal consideration of the judge in deciding this case? Marriage is legal if it is done in accordance with their respective religions and beliefs, so each marriage must be registered. Because the marriage was not registered, it was not legal so the lawsuit was granted in full. According to the authors of marriages that are not recorded remain valid, legal marriages are marriages conducted in accordance with their respective religions and beliefs. This lawsuit should have been completely rejected because the Plaintiff as a father does not have a legal position, heirs must be sons and husbands and not fathers.

<p class="BodyAbstract">The implementation of the criminal law enforcement policy on mineral and coal mining businesses (minerba) still occurs several violations of Article 158 of the Law of the Republic of Indonesia No 4 of 2009 (Minerba Law). This journal aims to find out and analyze: 1) criminal law policy in law enforcement on illegal mining businesses according to the Minerba Law; and 2) current law enforcement constraints and future improvements. The normative juridical research approach places secondary data, in the form of primary legal material (Minerba Law) as the main material. Meanwhile, primary data acts as supporting analysis, which is obtained using interview techniques. Secondary data obtained through the study of legal literature, especially Case No. 237 / Pid. Sus / 2018 / PN Jpa. The entire data, analyzed using descriptive qualitative methods. Results: (1) Minerba Act, qualified as administrative criminal law. The criminal provisions are regulated in 8 articles with the threat of imprisonment, confinement and fines. (2) Law enforcement constraints from the Legal Substance dimension is the equalization of all mining activity permits in the form of Mining Business Permits. Legal structure perspective, demands large funding requirements. Internal Legal Culture experiences obstacles in coordination between Police investigators and PPNS. Externally, it explains that people prioritize economic value. In the future, a Rock Mining Permit is required, consistency in the application of article 158 and solid coordination between police and ESDM investigators, as well as education on environmental values.</p>

The phenomenon of demonstrations carried out by students is no longer an unusual thing but has become a habit. Social problems in the name of society make students the vanguard to protect, but not a few of them carry out anarchist actions. This requires prevention by means of an educational approach that not only emphasizes the teaching dimension alone, but also on the human and educational dimensions that have character. This study aims to analyze the causes of student anarchism during demonstrations and to analyze character-based education applied at UIN Walisongo in preventing anarchism during demonstrations. The case study in this research is the prevention of anarchist demonstrations at UIN Walisongo Semarang based on character education. This study used a descriptive qualitative method with several informants including the head of the Central Java Police Mobile Brigade Unit, Lecturer at UIN Walisongo State Islamic University and the Community. The results of this study prove that the main cause of demonstrations turning into anarchy according to the interview results is because the masses are provoked. Another factor was due to the unsatisfactory handling and not being allowed to enter for discussions so that it could be said to have violated the demonstrators' human rights. Character-based education that must be implemented includes concepts in introducing and explaining to students about values issues, making judgments on facts, social behavior approaches to assessing; measuring good character, cognitive approach and affective approach. The research implication lies in minimizing the factors that cause student anarchism and including character education as a university subject, for example in civics education courses. Keywords: Demonstration, Prevention of Anarchy, Character Education.

Perkembangan dunia, banyak perusahaan asuransi bekerjasama dengan perbankan dalam penjualan kredit dengan pengambilan asuransi jiwa. Tulisan ini membahas beda asuransi jiwa dengan hibah wasiat/legaat. dan mengkalibrasi hukum kontrak dan hukum waris sebagai jaminan setara.  Metode riset yuridis empiris memakai informasi sekunder selaku informasi utama serta informasi primer selaku informasi pendukung. Hasil penelitian, jaminan yang setara didapat dengan mengkalibrasi hukum kontrak dengan hukum waris sebab dasar asuransi jiwa merupakan kontrak antara pengambil asuransi ataupun pemberi manfaat dengan industri asuransi, jika pemberi manfaat wafat hingga industri asuransi wajib membagikan uang yang diperjanjikan pada penerima manfaat sebab berdasar pada polis asuransi jiwa.  Ketentuan pada pewarisan dalam hukum waris bila pewaris meninggal dunia maka harta warisannya akan jatuh pada ahli waris, Bila warisannya tidak mencukupi maka dapat dilakukan inkorting atau inbreng pada legaat atau hibah yang telah diberikan dan juga memenuhi legitime portie kalau dituntut. Kesimpulan, kalau pewaris itu meninggal dunia dalam keadaan pailit dan penerima manfaat itu juga ahli waris maka kurator kepailitan tidak dapat mengambil uang yang diperjanjikan pada penerima manfaat karena yang dipakai adalah hukum perjanjian (polis) bukanlah hukum waris.