The concept of justice is not only understood as a concept aimed at humans as the subject, but also the environment as a unified system, which ultimately justice is also for humans and the environment itself, both for present and future generations. The principles that develop in relation to environmental protection and management, are formed from global awareness which then become principles that must be adopted in the legal systems of countries that recognize the importance of environmental protection and preservation. The Supreme Court is fully aware of its role in protecting and preserving the environment. Through its regulations and decisions, the Supreme Court seeks to form a unified view of green justice and 'green judges'.

AbstrakUpaya pemenuhan kebutuhan ekonomis manusia telah mengakibatkan kerusakan yang parah bagi ekosistem. Sadar bahwa sedang terjadi kerusakan terhadap sumber daya alam dan ekosistem yang semakin parah, berbagai upaya mulai dilakukan dengan mengadakan konvensikonvensi internasional di bidang perlindungan lingkungan hidup yang telah menghasilkan kesepakatan-kesepakatan, baik yang bersifat mengikat (hard law) maupun yang tidak mengikat (soft law). Negara-negara peserta konvensi mengadopsi aturan-aturan yang telah disepakati kedalam legislasi mereka, dan bahkan untuk memperkuat perlindungan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan dan hak atas lingkungan yang baik untuk generasi sekarang maupun untuk generasi mendatang, norma-norma lingkungan hidup tersebut kemudian dimuat dalam konstitusi, termasuk konstitusi Indonesia yaitu UUD 1945 paska amandemen. Kata kunci : kerusakan lingkungan, prinsip hukum lingkungan Internasional, keadilan antar generasi, pembangunan berkelanjutan dan konstitusi. Abstract Efforts to meet the economic needs of humans has resulted in severe damage to the ecosystem. Being aware that there is damage to natural resources and ecosystem are getting worse, various efforts underway to hold international conventions in the field of environmental protection has resulted in agreements, both of which are binding (hard law) and non-binding (soft law). Participating countries adopted the convention rules agrred up on into their legaislation, and even to strengthen the protection and enforcement of laws relating to environmental protection and the right to a good environment for the present dan future generations, environmental norms are then contained in the constitution including the Indonesian constitution, namely the post-UUD 1945 amandement. Keywords :environmental damage, international environmental law damage, intergerational equity, sustainable development, and constitution. A. PendahuluanBencana alam banjir, longsor, kekeringan, kebakaran yang tidak pernah putus melanda sepanjang tahun menunjukkan dalam beberapa dekade Indonesia sudah berubah dari negeri kaya sumber alam menjadi krisis hutan. Kondisi hutan yang hampir separuhnya sudah berubah menjadi lahan kritis dan rangkaian bencana yang diakibatkannya, sebenarnya buah dari ketidak tegasan dan lemahnya penegakan hukum di negara ini. 29 Lebih jauh lagi, laju deforestasi terus mengalami peningkatan hingga mencapai 2,8 juta hektar per tahun, tercepat didunia. Pembagian dua musim di Indonesia -kemarau dan hujan -sudah tidak bisa dipercaya lagi, karena April -Oktober yang seharusnya musim kemarau diwarnai dengan curah hutan yang tinggi. 29 Hutan Dihancurkan, Bencana Didapat, Kompas, 13/01/2007.