No abstract

Ekstraksi adalah suatu proses pemisahan suatu zat berdasarkan perbedaan kelarutannya terhadap dua cairan tidak saling larut yang berbeda. Adapun metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode ekstraksi soklet dengan pelarut n-heksana. Dengan metode ekstraksi kehilangan minyak dalam proses lebih sedikit, sehingga minyak yang dihasilkan lebih banyak. Penelitian ini bertujuan yaitu untuk mengetahui pengaruh waktu dan suhu ekstraksi pada proses pengambilan minyak alpukat yang menghasilkan karakteristik minyak alpukat yang baik dan komposisi asam lemak minyak alpukat serta pengaplikasian minyak dalam pembuatan sabun mandi herbal. Proses ekstraksi dilakukan pada variasi suhu 75 , 80 , dan 85  dengan variasi waktu 120 menit, 180 menit, dan 240 menit. Minyak alpukat yang dihasilkan dalam penelitian ini memiliki karakteristik warna minyak hijau kehitaman, dengan yield sebesar 46,72%, berat jenis 0,91 gr/ml, asam lemak bebas 1,64%, dan bilangan penyabunan 172,5 mgKOH/minyak. Hasil analisa dengan menggunakan Gas Chromatoghraphy-Mass Spectrocopy (GC-MS) diketahui bahwa jumlah komponen asam lemak penyusun trigliserida minyak alpukat pada penelitian ini yaitu asam oleat (31,43%), asam palmitat (25,79%), dan asam linoleat (8,39%). Sehingga minyak alpukat termasuk dalam golongan olein-palmito-linolein. Hasil analisa aplikasi minyak alpukat dalam pembuatan sabun mandi herbal memiliki karakteristik kadar air sebesar 14,4%, asam lemak bebas 2,03%, alkali bebas 0%, dan nilai pH sebesar 9,46.Kata kunci: Minyak Alpukat, Ekstraksi, N-Heksan, Sabun Mandi Herbal.

Corona pandemic, which began to spread throughout the world since the beginning of 2020, caused various social problems, one of which was legal problems. The losses incurred in addition to involving Health, also the economic recession that caused many companies to lay off thousands of employees caused problems in Industrial Relations Dispute Resolution. The Manpower Act as a protective fence for Workers is supported by UUPPHI as a formal law, in fact it is quite overwhelmed in accommodating the needs related to Layoff Dispute Resolution. However, the Bipatrit Negotiation mechanism should be able to provide answers to existing problems. Judging from the simplicity and speed in its implementation, it can become a Master Mind in resolving the layoffs that are rife. But all this can be realized with the support of the principle of good faith the parties who should be implemented both when the Bipatrit Negotiations take place, as well as when implementing the Joint Agreement. The role of Bipatrit Negotiations is very much needed in resolving PHK disputes as a result of the Corona Pandemic to realize an effective and effi cient dispute resolution for the realization of legal certainty and usefulness. In addition, it is necessary to concretize the qualifi cations of good faith, especially in this Bipatrit Negotiations in order to make the Bipatrit Negotiations a Master Mind for the resolution of PHK disputes as a result of the Corona Pandemic.

No abstract

Hak Ulayat pada penerapannya telah digantikan oleh Hak Komunal melalui Peraturan MATR/ KBPN No. 10/2016. Dengan kata lain, Permen ATR/KBPN No. 10/2016 menghendaki adanya Sertipikat Hak Komunal atas Tanah berpotensi dapat menegasikan pengelolaan Masyarakat Hukum Adat terhadap sektor kehutanan dan perkebunan. Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Sertipikat Hak Komunal atas Tanah merupakan suatu bukti kepemilikan atas tanah sebagai upaya mereduksi konflik yang terus berkelanjutan. Namun, eksistensi Hak Komunal baik UUPA maupun PP Pendaftaran Tanah tidak mengatur sebagai bagian daripada Hak Atas Tanah maupun objek pendaftaran tanah. Begitu juga UU Kehutanan dan UU Perkebunan sebagai UU sektoral pengelolaan tanah di bidang kehutanan dan perkebunan tidak mengatur mengenai pranata Hak Komunal atas Tanah. Dengan demikian, Permen ATR/KBPN No. 10/2016 dinyatakan tidak memiliki kekuatan mengikat dikarenakan pembentukannya tidak diperintahkan peraturan perundangundangan di atasnya, demikian juga dengan Sertipikat Hak Komunal atas Tanah dapat dikesampingkan, khususnya pada sektor Kehutanan dan Perkebunan. Kata kunci: hak komunal atas tanah; kehutanan; perkebunan.