Fenomena rob yang terjadi di Kabupaten Pekalongan secara masif mulai menggenang sekira satu dasawarsa terakhir. Secara fungsi waktu, awal tahun 2013 setidaknya hampir dua luasan kelurahan tergenang di Kabupaten Pekalongan. Penggenangan yang terus berlangsung mengakibatkan luas area terdampak menjadi sepertiga wilayah empat kecamatan di Kabupaten Pekalongan pada saat pengumpulan data di tahun 2018, yakni Kecamatan Siwalan, Kecamatan Wonokerto, Kecamatan Wiradesa dan Kecamatan Tirto. Air laut yang menggenang ke pemukiman warga merupakan kejadian alamiah wujud dari dinamika pantai utara jawa. Namun, hal yang perlu diperhatikan bahwa kejadian tersebut tidak merata di setiap wilayah yang berbatasan dengan pantai utara jawa. Sebagian wilayah pantura mengalami penambahan daratan. Dalam tulisan ini disampaikan beberapa kajian geologi kewilayahan yang merunut faktor penyebab dan pemicu fenomena rob di Kabupaten Pekalongan. Aspek morfologi, jarak dengan bibir pantai dan sungai, elevasi tiap lokasi fokus, tinggi genangan, serta litologi yang diendapkan, dijadikan titik acuan dalam pengembangan kajian.

Investasi dalam bentuk kegiatan usaha merupakan salah satu faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Rumitnya proses perizinan usaha di Indonesia masih menjadi masalah terhambatnya pertumbuhan investasi. Pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dikenal dengan “UU Cipta Kerja” dengan harapan dapat mewujudkan proses perizinan yang terintegrasi, mudah dan efisien. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah kondisi perizinan di Indonesa dan permasalahan apa saja yang sedang ataupun mengkin dihadapi dalam penerapan UU Cipta Kerja dengan metode yuridis normative. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi UU Cipta Kerja  merubah paradigma perizinan yang mulanya berbasis izin (license-based) menjadi berbasis risiko (risk-based). Sehingga perizinan berfokus pada standarisasi pelaksanaan usaha serta memaksimalkan pemanfataan teknologi informasi melalui kewajiban penggunaan Online Single Submission  (OSS). Permasalahan yang muncul yaitu terkait dengan disparitas tujuan UU Cipta Kerja serta standarisasi resiko yang belum dijelaskan secara terperinci untuk setiap kategori usaha sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)