Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh tata kelola perusahaan, antara lain; proporsi komisaris independen, kualitas audit, kepemilikan institusional, dan komite audit terhadap penghindaran pajak perusahaan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel dari tahun 2012-2016 pada perusahaan tambang mineral dan batubara yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia (BEI). Dengan menggunakan metode kuantitatif berupa uji stasioner dan uji regresi data panel dengan model Generalized Least Square (GLS), penelitian ini menunjukkan bahwa proporsi komisaris independen dan kualitas audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Sedangkan, kualitas audit dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Kata Kunci: proporsi komisaris independen, kualitas audit, kepemilikan institusional, komite audit,  penghindaran pajak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh tata kelola perusahaan, antara lain; proporsi komisaris independen, kualitas audit, kepemilikan institusional, dan komite audit terhadap penghindaran pajak perusahaan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel dari tahun 2012-2016 pada perusahaan tambang mineral dan batubara yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia (BEI). Dengan menggunakan metode kuantitatif berupa uji stasioner dan uji regresi data panel dengan model Generalized Least Square (GLS), penelitian ini menunjukkan bahwa proporsi komisaris independen dan kualitas audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Sedangkan, kualitas audit dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Kata Kunci: proporsi komisaris independen, kualitas audit, kepemilikan institusional, komite audit,  penghindaran pajak

This study aims to analyze the relationship between the effectiveness of the risk committee, political relations and company performance in the banking industry in Indonesia which is listed on the Indonesia Stock Exchange (BEI). The data were obtained using purposive sampling, so that 41 companies were obtained for 2017 to 2019 using the Stata analysis tool. The results of this study indicate a significant positive effect between the total risk committee members on company performance as proxied by ROA. In addition, the existence of a political relationship as a moderator indicates a negative influence between the number of meetings and concurrent positions in the risk committee on company performance with the proxy of ROA. In order to improve company performance, the risk committee must increase the number of members in the risk committee so that they can exchange ideas to solve company problems. Furthermore, political relations have a negative impact on company performance. Spending more money to win business projects and government licensing can increase costs which can directly reduce company performance.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) menjadi pajak daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Belanja Modal di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Indonesia. Dengan menggunakan 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Periode yang diambil adalah empat tahun sebelum dan empat tahun sesudah pengalihan menjadi pajak daerah pada setiap Kota/Kabupaten di Jawa Tengah. Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan PDRB dan belanja modal sebelum dan sesudah pengalihan PBB dan BPHTB menjadi pajak daerah. Hal tersebut bermakna bahwa pengalihan PBB dan BPHTB menjadipajak daerah bermanfaat untuk meningkatkan perekonomian daerah dan menunjang pembangunan daerah.