This writing aims to find out how land ownership rights for Foreign Citizens as regulated in the Agrarian Basic Law (UPPA) Number 5 of 1960, in the UPPA regulate the prohibition on land ownership for Foreign Citizens. This is to reduce the existence of ownership rights to land for foreigners. Because in addition to keeping the land of Indonesian citizens not controlled by the foreigners also helping Indonesian citizens to be able to use their land to support their lives. Prohibition of land ownership rights for foreign nationals as stipulated in Article 21 of the BAL there are also exceptions to the prohibition, foreigners can use the right to use to build buildings or open a business. The method used is the empirical normative legal research method, namely the incorporation of normative legal provisions (laws) with empirical elements (legal events in society/social elements). AbstrakPenulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hak kepemilikan tanah bagi Warga Negara Asing yang diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UPPA) Nomor 5 Tahun 1960, dalam UPPA mengatur mengenai larangan atas kepemilikan tanah bagi Warga Negara Asing.Hal tersebut untuk mengurangi adanya hak kepemilikan atas tanah bagi orang asing. Karena selain menjaga agar tanah WNI tidak dikuasai oleh WNA juga membantu WNI agar dapat memanfaatkan tanah hak miliknya untuk menujang kehidupannya. Larangan hak kepemilikan tanah bagi Warga Negara Asing dalam yang diatur dalam Pasal 21 UUPA terdapat pula pengecualian dalam larangan tersebut, orang asing dapat menggunakan hak pakai untuk mendirikan bangunan atau membuka suatu usaha. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif empiris yaitu penggabungan dari ketentuan hukum normatif (undang-undang) dengan unsur-unsur empiris (peristiwa hukum di masyarakat/unsur sosial).

Corruption is considered a great crime and requires special handling. In handling corruption, special handling is needed by using the proof reversed or reversal of the burden of proof but in a balanced manner. The purpose of this study is to explain the reverse evidence of corruption from a human rights perspective. This research uses the empirical normative legal research method, namely the combination of normative legal provisions (laws) with practical elements (legal events in society/social elements). The study results state that the theory of reverse proof of corruption cases based on a human rights perspective does not violate the principles and respect for the rights of the defendants in the general principles of criminal law.

This writing aims to find out how the legal protection of the copyright of batik in the city of Serang with the provisions contained in Law No. 28 of 2014 concerning Copyright and regional regulations governing the protection of copyright in the city of Serang.But now researchers have not found any specific regional regulations governing Copyright (Batik Art) in Serang City. Batik is one of the works of art that requires high intellectuals in its creation. Legal protection of batik copyrights is needed to avoid things that will harm the creator and the copyright holder. The method used is the empirical normative legal research method, namely the incorporation of normative legal provisions (laws) with empirical elements (legal events in society / social elements).

Tindak pidana korupsi dianggap sebagai kejahatan yang luar biasa (extraordinary crime) dan memerlukan penanganan yang luar biasa pula. Dalam penanganan tindak pidana korupsi diperlukan penanganan yang khusus dengan menggunakan teori pembuktian terbalik atau pembalikan beban pembuktian namun secara berimbang. Hal tersebut agar terhindar dari potensi melanggar prinsip HAM dan penghargaan hak-hak terdakwa. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif empiris yaitu penggabungan dari ketentuan hukum normatif (undang-undang) dengan unsur-unsur empiris (peristiwa hukum di masyarakat/unsur sosial)