<p class="Abstract"><em>Pertumbuhan penduduk di Kota Semarang yang terus meningkat </em><em>menyebabkan peningkatan kebutuhan lahan </em><em>untuk pemukiman. Keterbatasan lahan dan </em><em>lemahnya </em><em>penegakan peraturan </em><em>atas</em><em> kepemilikan lahan memicu perubahan penggunaan lahan termasuk perubahan penggunaan lahan di daerah aliran sungai. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang tahun 2011-2031 </em><em>menyebutkan bahwa</em><em> DAS Beringin </em><em>merupakan </em><em>daerah penyangga dengan alokasi pembangunan fisik yang dibatasi</em><em>. </em><em>Akan tetapi saat ini warga memanfaatkan DAS sebagai permukiman. Perkembangan pe</em><em>r</em><em>mukiman di DAS mengurangi kemampuan DAS untuk menangkap air dan juga mengurangi kapasitas sungai karena meningkatnya sedimentasi. Kedua hal tersebut adalah penyebab utama dari adanya bencana banjir bandang (yang biasanya terjadi di musim hujan) di tujuh kelurahan yang ada di DAS Beringin. Kondisi ini diperparah dengan banjir rob yang terjadi di dua kelurahan yang terletak di pesisir. Pada </em><em>tahun </em><em>2012, pemerintah Kota Semarang mengembangkan Sistem Peramalan dan Peringatan Banjir sebagai salah satu Upaya Adaptasi Perubahan Iklim yang dikenal sebagai </em>Flood Early Warning System<em> (FEWS). Salah satu output penting dari FEWS adalah pengurangan r</em><em>e</em><em>siko bencana berbasis masyarakat. Proses partisipasi masyarakat dalam FEWS telah memungkinkan masyarakat untuk mengidentifikasi karakteristik r</em><em>e</em><em>siko bencana, mengusulkan solusi untuk mengurangi r</em><em>e</em><em>siko banjir yang sesuai dengan kearifan lokal, meningkatkan kapasitas masyarakat dan mengatur diri mereka sendiri </em><em>melalui </em><em>kelompok siaga bencana </em><em>secara</em><em> mandiri.</em><em></em></p>