One of the characteristics of Fundamental Research is provide an explanation a phenomenon. The purpose of this research is to describe the phenomenon of demand for franchise regulation in AbstrakSalah satu karakteristik Penelitian Fundamenatal adalah memberikan penjelasan terhadap sebuah fenomena, maka tujuan penelitian ini diarahkan untuk menjelaskan adanya fenomena permintaan pengaturan waralaba di Indonesia dalam sebuah undang-undang khusus waralaba. Untuk mencapai tujuan ini, maka dilakukan penelitian hukum normatif dalam ranah asas-asas hukum, sinkronisasi hukum, dan sejarah hukum. Data yang dipergunakan adalah data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer dan bahan sekunder. Kesahihan data dilakukan dengan kritik sumber. Data analisis dengan cara melakukan penafsiran hukum (gramatikal). Hasil penelitian menunjukkan bahwa urgensi pengaturan waralaba dalam sebuah undang-undang adalah karena : 1) muatan materinya harus diatur dalam undang-undang (seperti : asas-asas hukum, kewarganegaraan dan hak-haknya, kelembagaan negara, dan perpajakan); 2) untuk mengatasi persoalan sinkroniasi dengan undang-undang lain yang terkait; 3) untuk melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan waralaba Indonesia dengan undang-undang waralaba khusus negara lain; 4) untuk memenuhi rasa keadilan para pelaku usaha waralaba khususnya pelaku usaha waralaba internasional (asing maupun warga negara Indonesia). Untuk merealisasikan undang-undang waralaba, Pemerintah disarankan untuk bekerjasama dengan akedemisi, kalangan pengusaha waralaba, asosiasi, dan masyarakat luas untuk membuat naskah akademis undang-undang waralaba berbasis naskah akademis yang telah dihasilkan BPHN dengan penyempurnaan sesuai dengan dinamika dan perkembangan usaha waralaba di Indonesia. A. PendahuluanSepintas kerja-sama di bidang perdagangan dalam bentuk waralaba tampak sederhana. Hanya sebuah sistem bisnis milik pemberi waralaba yang dioperasikan oleh penerima waralaba. Tetapi di balik itu, Moch Najib Imanullah dalam Jurnal Ilmu Hukum Yustisia (2008:48) mengemukakan ada beberapa persoalan yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut, seperti persoalan politik, sosial, budaya, dan hukum. Faktor hukum memberikan kontribusi yang signifikan dalam pelaksanaan waralaba di Indonesia. Pemberi dan penerima waralaba akan dihadapkan pada persoalan hukum, khususnya mengenai : ketentuan-ketentuan dalam perjanjian waralaba, hak-hak yang diberikan oleh pemberi waralaba kepada penerima waralaba, kewajiban penerima waralaba terhadap pemberi waralaba, serta untung ruginya mengadakan perjanjian waralaba. Masalahmasalah tersebut merupakan persoalan krusial, yang apabila tidak diperhatikan dengan cermat, akan menimbulkan kerugian bagi para pihak. Persoalan hukum juga akan muncul berkaitan dengan formalitas usaha dan pelaksanaan kegiatan usaha waralaba. Di sini para pihak harus memperhatikan masalahmasalah seperti: ketentuan apa saja yang harus dipatuhi untuk mendirikan usaha waralaba, masalah tenaga kerja, masalah pembagian keuntungan terutama apabila dikaitkan d...

This study will examine the relation of the lack of protection of consumers' digital personal data online transportation modes which have implications for the vulnerability of sexual violence carried out by drivers of online transportation. The annual data of the Women's National Commission in 2019 shows there were 406,178 cases of violence against women in 2018. Among these cases, there were at least 2-5 percent of cases of sexual violence in the mode of online transportation. Sexual violence is not a statistical problem; one case is that an increasing number of crimes indicate that there is a serious problem with the protection of the personal data of consumers of online transportation. This study uses normative legal research that is prescriptive. The results of the study indicate that firstly, the majority of online transportation drivers still have not received education about consumer rights, especially women who are vulnerable to acts of sexual violence. Second, the recruitment and track record of drivers is still not done well by online transportation application providers. Third, the application providers have made repressive efforts against individual drivers who acted in crime despite still not being fair because the treatment of victims seems to be still not responsive.

<p>Abstract<br />The purpose of this article to determine whether agreement in electronic transactions through Lazada site meet the principle of justice. This legal research method used in this legal writing include: normative type of research, descriptive nature of research, types and sources of data for this research include primary data is obtained from the legislation, and secondary data obtained from books and scientific publications related this research.. Based on research and analysis of data, the agreement in electronic transaction through Lazada site not according with the principle of justice, which is principle of justice based on principle of freedom of contract, and principle of proportionality.</p><p>Keyword: Principle of justice, validity, online shop,</p><p>Abstrak<br />Artikel ini bertujuan untuk mengetahui asas keadilan dalam perjanjian jual beli online melalui situs Lazada. Penulisan ini menggunakan metode penelitian normatif yang bersifat deskriptif, Sumber bahan hukum menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang- undangan dan bahan hukum sekunder berupa buku-buku dan semua publikasi ilmiah tentang penelitian hukum terkait. Teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka baik dari media cetak maupun media elektronik (internet). Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data, perjanjian jual beli online melalui situs Lazada belum sepenuhnya memenuhi asas keadilan, yang mana asas keadilan ini dilihat dari asas kebebasan berkontrak dan asas proporsionalitas.</p><p>Kata kunci: Asas keadilan, keabsahan, jual beli online</p>