ABSTRAK. Persoalan yang lazim terjadi adalah pemahaman dan kecenderungan sulitnya membina hubungan antara legislator (anggota Dewan terpilih) dengan rakyat sebagai konstituen. Persoalan ini menjadi kendala komunikasi antara Dewan dengan rakyat yang diwakilinya, dan berdampak pada rendahnya produk regulasi yang dihasilkan oleh lembaga legislatif atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Permasalahan penelitian ini adalah belum disusunnya sistem penjaringan aspirasi masyarakat yang dapat menjadi pedoman bagi anggota DPRD untuk melaksanakan penjaringan aspirasi masyarakat. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah mengembangkan alternatif model penjaringan aspirasi masyarakat beserta panduan dan format laporan penjaringan aspirasi masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan menggunakan acuan dari Plomp dengan langkahlangkah: preliminary investigation, design, realization/construction, test, evaluation and revision, and implementation. Subjek uji coba adalah anggota DPRD Kabupaten Purworejo. Ujicoba dilaksanakan di dua daerah pemilihan. Proses pengembangan dilakukan melalui tiga tahap. Pengumpulan data menggunakan metode inventori sikap dan rating scale. Analisis data menggunakan deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa: a) penjaringan aspirasi masyarakat dapat dilakukan dengan model: perorangan, melalui Partai Politik, kelompok sesuai dengan komisi yang di duduki, bersama-sama dengan anggota DPRD di daerah pemilihan, dan model penjaringan aspirasi yang dilakukan bersamaan dengan kegiatan musrenbang; b) hasil penilaian pakar, pemakai, maupun anggota dewan menunjukkan bahwa panduan dan format laporan penjaringan aspirasi masyarakat dinilai cukup baik sebagai acuan penjaringan aspirasi masyarakat bagi anggota DPRD Kabupaten Purworejo. Berdasarkan temuan tersebut maka panduan penjaringan aspirasi masyarakat hasil penelitian ini dapat dijadikan alternatif bagi anggota DPRD Kabupaten Purworejo dalam melakukan kegiatan penjaringan aspirasi masyarakat. Kata kunci: penjaringan, kinerja, reses, aspirasi, konstituen THE PUBLIC ASPIRATION GATHERING MODEL AS THE EFFORTS OF A MEMBER OF PARLIAMENT DISTRICT ABSTRACT. The common issues are the understanding and the tendency of difficulties to build relationships between legislators (elected council members) and the people as constituents. These become communication problems between the Board and the people it represents, and adversely affects the products of regulations produced by the legislature or Legislative

Studies about the integration value of students’ religious moderation have been conducted by many scholars, in fact, there are still limited studies on the relationship between them in the aspect of local wisdom. To fill the gap, this study aims to describe the value of Buginess local wisdom called Mattulu Tellue which can be found in the religious moderation material in Al-Islam learning in the Muhammadiyah University Bone, Indonesia to improve tolerance among students.  This study deploys a qualitative method. This study found that lecturers of Al-Islam learning apply the local wisdom in the planning, implementation, and evaluation of learning to strengthen the value of religious moderation education based on Bugis local wisdom in al-Islam learning. Al-Islam learning with the theme of religious moderation based on the values of Bugis Bone Mattulu Tellue local wisdom has positive impacts on students which can contribute to society, especially in areas that are still full of culture and local wisdom in understanding the value of tolerance in the moderation frame. religious. Therefore, this study gives implications to contribute empirically, contextually, and policy.

The purpose of this study was to determine the regional financial management performance of the Bima Regency Government. This type of research is descriptive research with a quantitative approach. The data analysis technique used is to calculate the ratio of effectiveness, the ratio of regional financial independence, the ratio of the degree of decentralization and the ratio of activity (Direct and Indirect Expenditures). The Effectiveness Ratio of Regional Original Income (PAD) for Bima Regency shows that the implementation of dominant regional taxes and fees is at a low level (below 100%) or ineffective. Based on the calculation of the Regional Financial Independence Ratio for Bima Regency from 2017 to 2021, the relationship pattern from 2017 to 2021 is entirely instructive with very low finances. The Activity Ratio shows that the ratio of indirect spending to total spending is still greater than the ratio of direct spending to total spending. The conclusion from the financial performance analysis of the Bima Regency Government for 2017-2021 has not run optimally as expected.

Transportasi merupakan komponen utama dalam sistem  hidup dan kehidupan, sistem pemerintahan, dan sistem kemasyarakatan. Koalisi Ruang Publik Aman (KRPA) merilis hasil Survei Nasional Pelecehan Seksual di Ruang Publik, menunjukkan bahwa moda transportasi umum adalah lokasi kedua tertinggi terjadinya pelecehan seksual di ruang publik. Penelitian ini secara komrehensif bertujuan untuk mengetahui jenis atau bentuk Pelecehan seksual dimoda trasportasi umum khususnya yang berbasis Non-Online atau bersifat konvensional, dan untuk mengetahui bagaimana hukum, sebagai alat rekayasa sosial memerankan perannya guna memberikan perlindungan maksimal dengan dijeratnya pelaku tindak pidana tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, karena mengkaji dan menganalisis berbagai peraturan perundang - undangan di Indonesia. Data yang digunakan adalah data sekunder, dengan analisis data menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa bentuk pelecehan yang sering terjadi di transportasi umum berupa mengambil gambar/ foto/ vidio secara diam-diam, siulan atau suara atau gerak tubuh yang mengekspresikan kejahatan kesusilaan seperti gestur vulgar, dipertontonkan masturbasi diperlihatkan hingga disentuh, diraba, dan digesek dengan kelamin. Pelecehan seksual merupakan jenis perbuatan cabul yang diatur pada Pasal 289 sampai dengan 296 KUHP dan Undang- undang ITE serta Undang-undang hak cipta apabila mengambil gambar/ foto/ vidio secara diam-diam. Adapun langkah-langkah penanggulangan yaitu untuk selalu waspada dengan segala bentuk pelecehan. Bagi sesama pengguna agar berperan aktif apabila melihat kejahatan tersebut. Sementara untuk penyedia jasa transportasi publik harus memiliki komitmen dan langkah nyata untuk memberikan kenyamanan dan perlindungan lebih terutama bagi perempuan supaya tidak menjadi korban pelecehan seksual dimoda trasportasi umum berbasis Non-Online atau bersifat konvensional.