The purpose of this study is to analyze the efficiency level of Shari'ah People's Financing Bank (BPRS) in Surakarta City. The data used in this study is secondary data taken from www.ojk.co.id published by each Sharia Bank Financing (BPRS). This research uses input-output variable with Data Evelopment Analysis (DEA) method. The result of the research shows that in Quarter I - Quarter IV there is only one Sharia Bank Financing (BPRS) that experienced inefficiency. Based on the calculation using Data Evelopment Analysis (DEA), in Quarter II - Quarter IV BPRS Central Syari'ah Utama experienced inefficiency, whereas in Quarter I - IV IV BPRS Dana Amanah, BPRS Dana Mulia, BPRS Harta Insan Karimah showed efficiency. The period 2016 Quarter I - fourth quarter IV of Syari'ah People Financing Bank (BPRS) that is BPRS Dana Amanah, BPRS Dana Mulia, BPRS Harta Insan Karimah already 1,000 or experienced efficiency continue to take care during that quarter

The presence of Act No. 1 of 2013 on Micro Finance Institutions, have given riseto legal problems for Cooperative of Syariah Micro Finance, because the cooperatives governedby two kinds of regulation, namely cooperative legislation and regulation of microfinance institutions(MFIs). Dualism of laws has given rise to overlapping regulation, supervision andoversight by the relevant agencies, as well as the contradictions settings between one to another.The legal problems required solutions through reformulation of laws of the Syariah MFI’s.Keywords: reformulation of law; cooperatives; syariah micro financeAbstrak: Kehadiran Undang Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga KeuanganMikro, telah memunculkan problem hukum bagi lembaga keuangan mikro syariah yang berbadanhukum Koperasi, karena LKM ini diatur oleh dua macam regulasi, yaitu peraturanperundangan perkoperasian dan peraturan Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Adanya dualismeperaturan hukum ini telah menimbulkan tumpang-tindih pengaturan, pengawasandan pembinaan oleh instansi terkait, serta adanya kontradiksi-kontradiksi pengaturannya diantara satu dengan lainnya. Problem hukum itu memerlukan pemecahannya melalui reformulasiperaturan hukum yang berkaitan dengan LKM Syariah.Kata kunci: reformulasi peraturan; perkoperasian; lembaga keungan mikro syariah

Keywords: Synchronization, Cooperatives, the Finance Institution Micro AbstrakKehadiran Undang Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, telah memunculkan problem hukum bagi badan usaha Koperasi, karena Koperasi yang bergerak di bidang jasa keuangan diatur oleh dua macam regulasi, yaitu peraturan perundangan perkoperasian dan peraturan Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Adanya dualisme peraturan hukum ini telah menimbulkan tumpang-tindih pengaturan, pengawasan dan pembinaan oleh instansi terkait, serta adanya kontradiksi-kontradiksi pengaturannya di antara satu dengan lainnya. Problem hukum itu memerlukan pemecahannya melalui harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundangan yang berkaitan dengan LKM Koperasi.

No abstract