No abstract

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang wajib dipenuhi oleh setiap muslim. Menentukan zakat adalah urusan individu, sebagai pemenuhan kewajiban seorang muslim. Apabila seorang mukmin telah melaksanakan zakat, berarti ia telah beribadah dan melaksanakan kewajibannya di sisi Allah.  Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu, untuk mengetahui strategi pengelolaan zakat, infak dan sedekah serta bagaimana upaya dalam meningkatkan kepercayaan muzakki di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Sidogiri Kabupaten Probolinggo. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan memakai pendekatan studi kasus. Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini ialah wawancara, observasi, beserta dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Strategi pengelolaan dana zakat di LAZ Sidogiri Probolinggo dilakukan dengan program-program yang bersifat Islami dan membangun, sasarannya diutamakan kepada orang yang kurang mampu secara ekonomis, pendidikan, dan pembangunan lingkungan. Upaya untuk menjaga kepercayaan muzakki dilakukan dengan menjelaskan penyaluran dana kepada muzakki pada saat pertemuan awal serta mengikutsertakan muzakki dan tokoh masyarakat dalam setiap program yang dijalankan, agar  muzakki dapat mengetahui penyaluran dananya sehingga mengurangi kekhawatiran dan dana tersalurkan dengan benar.

No abstract

No abstract

This work attempts to analyze what precisely is meant by judicial immunity and why is it necessary to protect judges for judging? Secondly, how did the jurisprudence of judicial immunity evolve in Pakistan? Presenting a thorough analysis of the decisions in recent cases, this article argues that although the juridical position on the question of judicial immunity has gone back and forth, the Supreme Court has finally laid down a judicial doctrine that extends judicial immunity to administrative, executive, consultative, and legislative decisions of judges of the High Court. It has also made clear that High Court is not allowed to issue a writ against administrative, executive or consultative acts of its own or another High Court for the purpose of ensuring harmony in the working of judiciary.