Land procurement is the act of the government to realize the availability of land to be used in various interests A. Latar BelakangPembangunan nasional merupakan pencerminan kehendak rakyat Indonesia, yang dilakukan secara terus-menerus dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya secara adil dan merata, serta mengembangkan kehidupan masyarakat ke arah penyelesaian negara yang demokratis berdasarkan Pancasila. Dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur, maka pemerintah membuat suatu rencana umum mengenai persediaan, peruntukkan dan penggunaan sumber daya agraria untuk keperluan pembangunan agar tercapai sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dengan adanya rencana umum tersebut, maka penggunaan tanah dapat dilakukan secara terpimpin dan teratur hingga dapat membawa manfaat yang sebesar-besarnya bagi negara dan rakyat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelayanan Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi, mengetahui apa kendala serta upaya apa yang dilakukan agar layanan perpustakaan berstandar nasional perpustakaan. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pengumpulan data melalui metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Kemudian untuk mengetahui keaslian data, maka dilakukan dengan teknik triangulasi data. Berdasarkan hasil analisis dan temuan penelitian, penelitian ini menunjukkan bahwa pelayanan perpustakaan yang berada di Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi dapat dikatakan belum memenuhi Standar Nasional Perpustakaan. Hal ini terlihat dari pengukuran pada jumlah kunjungan, kerjasama, dan sirkulasi per kapita. Sebagian pengukuran pelayanan telah memenuhi standar seperti jam buka, jenis layanan yang diselenggarakan, jumlah keanggotaan, peminjaman per tahun, dan indeks kepuasan masyarakat di Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi. Adapun kendala yang dihadapi diantaranya, gedung belum terstandar, kurangnya minat baca masyarakat, kurangnya promosi, kurangnya sarana dan prasarana serta pendanaan yang minimm. Sementara itu upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang ada yaitu memenuhi gedung yang terstandar,meningkatkan minat baca masyarakat, gencar melakukan promosi perpustakaan, meningkatkan kualitas layanan, melengkapi sarana dan prasarana serta pengajuan dana sesuai kebutuhan.

State-Owned Enterprises (SOEs) have a very important role in the implementation of the national economy in order to realize the welfare of the people. SOEs are seen as having a strategic role in fostering and developing private and cooperative businesses. The government through its regulations has mandated SOEs to participate in assisting the government in implementing the development policies that have been outlined, this is as mandated in Article 88 of Law no. 19 Year 2003 on SOEs, which in the article instructs SOEs to set aside a parcel of their net benefit for the reason of cultivating little businesses and cooperatives as well as cultivating the community around the company. The existence of the provisions of Article 88 means that SOEs are not only looking for profit, but also must play an active role in developing and fostering small businesses and cooperatives, so SOEs will have the responsibility Corporate social responsibility that can be sued is the same as other private companies in Indonesia.

KATA PENGANTARSegala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT., dan shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW berikut keluarga, para sahabat dan seluruh umat pengikutnya atas terselesaikannya penulisan buku ini.Penulisan buku ini dilakukan sebagai upaya menambah referensi hukum yang membahas mengenai seluk beluk dalam proses pendirian dan pendaftaran perusahaan. Mudah-mudahan dengan diterbitkannya buku ini akan memberikan kontribusi bagi kalangan akademisi maupun praktisi. Dalam proses pendirian dan pendaftaran perusahaan diIndonesia, peraturan-peraturan yang mengaturnya telah mengalami beberapa kali perubahan. Adanya perubahan dalam proses pendirian dan pendaftaran perusahaan tersebut, membuat penulis tertarik untuk melakukan suatu penulisan yang mengatur mengenai tata cara proses pendirian sampai dengan pendaftaran perusahaan pada instansi yang berwenang untuk itu.Walaupun telah berusaha semaksimal mungkin, namun dengan penuh kesadaran bahwa tiada satupun yang sempurna di muka bumi ini, penulis menyadari bahwa di dalam penyusunan buku ini masih terdapat kekurangan dan kelemahan terlebih dengan keterbatasan kemampuan, baik dari sudut ilmiah, kelengkapan maupun mengungkapkan bahasanya.vi Akhirnya tidak lupa penulis mohon maaf atas segala kesalahan baik yang disengaja maupun tidak sengaja. Penulis hanya bisa mendo'akan agar semua pihak yang telah membantu selama penulisan buku ini dapat dilipatgandakan pahalanya. Dengan iringan do'a semoga Allah SWT berkenan menerima amal ini menjadi sebuah nilai ibadah disisi-Nya dan dengan segala kerendahan hati penulis berharap semoga buku ini dapat berguna dan bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukan. Amiin yaa robbal'alamin.