Pelaksanaan pidana tutupan secara yuridis telah diatur dalam UU No.20 Pnps Tahun 1946 Tentang Hukuman Tutupan dan Pelaksanaannya melalui Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 1948 Tentang Rumah Tutupan. Dalam realitasnya pelaksanaan UU tentang Pidana tutupan hanya sekali diterapkan melalui putusan MA tertanggal 27 mei 1948 atas pelaku tindak pidana yang disebut peristiwa 3 juli 1946. Secara normative berlaku tetapi tidak pernah dilaksanakan, sehingga masyarakat hampir tidak mengetahui ada pidana tutupan. Melalui paradigma Konstrukstivime dengan Ontologi, epistemology dan metodeologi yang dimilikinya, akan menjawab bagaimana pemahaman masyarakat dan landasan filosofis peraturan perundang-undangan tentang pelaksanaan pidana tutupan, serta dinamika relasinya di Riau. Kajian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih atas perbaikan aturan pelaksana pidana tutupan dimasa yang akan datang

<p>This study aims to examine the implementation of the rights of prisoners and children and the obstacles faced in the implementation of the fulfillment of the rights of prisoners and children in prisons during the Covid-19 pandemic. The rights of prisoners and children as stated in Law Number 12 of 1995 concerning Corrections are human rights. The implementation of the fulfillment of the rights of prisoners and children in correctional institutions has not been maximized, and during the Covid-19 pandemic, it is increasingly difficult to implement. There are obstacles faced, therefore it is necessary to strengthen for the future in the form of synergies with all government and public components. The research method used in this research is sociological juridical. Correctional institutions must have programs that are oriented towards the fulfillment of the rights of prisoners and children. The need for reforming the bureaucracy and recruiting human resources according to the required qualifications. Then the most important thing is independence, including the role model of correctional officers in carrying out their main duties and functions and eliminating all forms of intervention that can affect the implementation of the coaching process in an effort to fulfill the rights of prisoners and criminal children in correctional institutions and child correctional institutions.</p><p>Penelitian ini bertujuan mengkaji pelaksanaan hak-hak narapidana dan anak beserta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemenuhan hak narapidana dan anak di lembaga pemasyarakatan pada masa pandemi Covid-19. Hak-hak narapidana dan anak yang telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah hak asasi manusia. Pelaksanaan pemenuhan hak narapidana dan anak di Lapas belum maksimal, dan pada masa pandemi Covid-19 semakin sulit terlaksana. Terdapat kendala yang dihadapi, maka perlu penguatan untuk masa yang akan datang berupa sinergi bersama semua komponen pemerintah dan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Lembaga pemasyarakatan harus mempunyai program yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak narapidana dan anak. Perlunya pembenahan birokrasi dan rekrutmen sumber daya manusia sesuai kualifikasi yang dibutuhkan. Kemudian yang paling penting independensi, termasuk ketauladanan para pegawai lembaga pemasyarakatan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi, serta menghilangkan segala bentuk intervensi yang dapat mempengaruhi terlaksananya proses pembinaan dalam upaya pemenuhan hak-hak narapidana dan anak pidana di lembaga pemasyarakatan dan lembaga pemasyarakatan khsusus anak.</p><p> </p><p> </p><p><strong> </strong></p>

Underage marriages are marriages that occur where a man or woman who has not reached the age required by applicable law, that is, if the male has reached the age of 19 and the woman has reached the age of 16. The purpose of community service activities is to provide socialization and understanding to the public about the impact of early marriage in terms of legal, health and education aspects. This activity can also improve knowledge competence, skills, community motivation, and play a role in the formation of a prosperous family village development team. Data collection techniques carried out by interview, observation and document analysis. The results of this community service show the enthusiasm of the community to attend a series of activities, and the active role of the community is quite good. Improved understanding of the community is divided into 3 categories, namely, the village prosperous village development team, health development and Education development. Activities carried out continuously and continuously have a positive impact on community growth and development.

No abstract

Kejaksaan merupakan lembaga yang mempunyai kewenangan di bidang penuntutan. Dalam menangani suatu perkara, seiring dengan interaksi dengan para tersangka atau keluarganya, sudah tentu akan terjadi perubahan persepsi seorang jaksa dari pertama hingga saat berikutnya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis, dengan cara wawancara mendalam dan penyebaran kuisioner dan dianalisis secara kualitatif. Perubahan persepsi jaksa setelah berinteraksi dengan tersangka/terdakwa dipengaruhi kondisi psikologis yang ditunjukkan sikap terdakwa, dari awal sejak menerima berkas dari penyidik masih mempunyai persepsi tersangka bersalah, oleh sebab itu mekanisme pengajuan rencana tuntutan Jaksa Penuntut Umum dilakukan revisi, selama ini cenderung tidak sesuai dengan asas peradilan cepat, dan tidak ada dasar hukum yang kuat, dan sejatinya Jaksa Penuntut Umum yang lebih memahami kondisi objektif terdakwa.