No abstract

Negara Indonesia merupakan negara yang memiliki lahan gambut terbesar nomor empat di dunia.Untuk itu potensi kebakaran hutan dan lahan di Indonesia juga menjadi besar.Salah satu usaha yang dilakukan oleh pemerintah pusat dalam mencegah kebakaran hutan adalah dengan membuat aturan yang dapat menjadi dasar pedoman penanganan kebakaran lahan di Indonesia.Salah satu nya adalah melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. Namun, hingga saat ini aturan yang ditetapkan belum dapat mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Penelitian ini dilakukan di Provinsi Riau karena Provinsi Riau merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki agenda tahunan bencana kebakaran hutan dan lahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana prinsip Good Environmental Governance dapat diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Siak dalam mencegah terjadinya kebakaran lahan dan juga untuk mengetahui faktor penghambat dalam penerapan Good Environmental Governance oleh Pemerintah Kabupaten Siak.Metode penelitian yang dilakukan adalah menggunakan metode Kualitatif melalui pendekatan studi kasus dengan menggunakan teori Good Environmental Governance dan menggunakan wawancara sebagai teknik pengumpulan data yang di ambil pada tahun 2019. Hasil penelitian diperoleh bahwa penerapan prinsip Good Environmental Governance oleh pemerintahan kabupaten siak dalam menanggulangi dan mencegah kebakaran lahan gambut sudah berjalan dengan baik

This study aims to look at the Village Companion Program in Bengkalis Regency and this research was conducted using survey research methods, the level of exploration was descriptive and used qualitative data analysis. The researcher interviewed directly and in depth with the key informants who were considered to be most knowledgeable about the Village Companion Program by using purposive sampling technique.  Practically, the results of this study are useful as information material for the Bengkalis Regency Government especially the Bengkalis District Community Empowerment Office and are expected to be a reference in making policy guidelines related to Village Facilitators in Bengkalis Regency in the future.